Sunardian Wirodono
Yogyakarta konon city of tolerance. Karena konon, saya pikir pastilah itu tagline pencitraan. Bukan lantaran ketua FPI DIY-Jateng masih dalam penjara, atau FUI yang kehilangan moment dan isu. Tapi kini sedang tumbuh gerakan menolak mahasiswa Papua kost. Siapa yang menolak? Umumnya para pemilik kost.
Apakah itu ujud diskriminasi? Bentuk intoleransi? Rasisme? Sepertinya tidak. Media dan masyarakat ramai, mesti dingin melihat akar masalahnya. Jangan hanya melihat buah, apalagi batang tubuh, dahan, dan daun masalah.
Apa akar masalahnya? Saya kira kita bisa obyektif melihat. Setidaknya apa yang terjadi dalam 10-5 tahun terakhir, berkait dengan beberapa mahasiswa dari luar Yogya, utamanya mahasiswa dari daerah timur Indonesia. Jangan ngamuk dulu, mohon dibaca dengan sabar.
Kebanyakan kost-kostan di Yogya, dikelola oleh ibu-ibu, atau pun jika bapak-bapak, umumnya memang sudah tua. Mereka (para pensiunan ini) belum tentu orang kaya dan terdidik. Kost-kostan adalah bisnis yang memang bisa jadi pertaruhan. Kalau duit tak didapat tapi kerugian dialami (entah karena belum dibayar atau jadi arena keributan), para pemilik kost wajar takut, khawatir, dan lebih baik tidak cari masalah.
Tentu tidak semua orang buruk, juga tentu hanya sedikit kejadian buruk itu. Tapi secara kebetulan saja, berturut-turut memang selalu demikian. Cara berpikir tipologis masyarakat aseli Yogyakarta, kula kinten mboten sepenuhnya lepat, tidak sepenuhnya salah. Ini soal kultur, adat-istiadat yang berbeda.
Masalahnya kemudian, ketika berkembang di kalangan masyarakat, tentu tak bijak jika DPRD DIY berdiam diri, apalagi walikota, bupati di wilayah DIY, dan tentunya sang Sultan HB X. Mereka harus turun tangan mengenai hal ini, daripada dinilai makan gaji buta. Sudah barang tentu, dari pihak pemerintahan Papua juga harus berunding masalah ini. Berkomunikasilah sebagaimana orang terdidik.
Pemda Papua mungkin bisa memikirkan soal asrama mahasiswa, untuk anak-anak daerahnya. Atau bisa mengajak kerjasama dengan lembaga lain di Yogyakarta. Apakah Freeport keberatan jika diminta dana membangun asrama mahasiswa di Yogya? Saya tidak tahu.
Tapi penyelesaian masalah ini tak bisa dibiarkan berkembang di media sosial. Tak ada gunanya. Mending pemerintah DIY dan Papua bertemu. Itu kalau kalian para pejabat serius memikirkan kebaikan bersama. Jangan pura-pura nggak denger masalah ini.
Soal bahwa milyaran rupiah dari mahasiswa luar untuk masyarakat Yogya, itu terlalu dibesar-besarkan. Bukan soal itu. Jangan menilai dari soal duit melulu. Lihat akar masalahnya dengan jernih. Cari solusinya. Jangan sok ahli teori sosial kalau mau mengintimidasi, apalagi ngompor-ngompori dengan isu HAM atau teori intrik-sosial.
Tentu saja, kita tuntut Pemda DIY dan Papua turun tangan mengenai hal ini. Dan waspadai provokator. Glembug Yogya, biasanya berhasil, jika kita ngomong dengan tenang. Tidak grabag-grubug, hanya karena merasa ini abad demokrasi.
