Beranda Views Opini Diskursus Membangun Bandarnegara

Diskursus Membangun Bandarnegara

398
BERBAGI
I.B. Ilham Malik

I.B. Ilham Malik

Saya terpancing juga akhirnya untuk menanggapi pembahasan tentang Kota Baru Lampung yang bernama Bandarnegara. Ulasan yang disampaikan oleh seorang penulis di salahsatu media di Lampung, telah bicara dari sisi historis kota baru dan kebijakan politik pembangunannya. Sudut pandang lainnya perlu dihadirkan untuk memperkaya perspektif pembaca.

Dengan demikian, setelah berbagai sudut melihat Bandarnegara, policy maker bisa membuat kebijakan yang tepat, apakah proyek lama ini diteruskan atau tidak. Pada tulisan saya sebelumnya, saya pernah menyatakan mendukung kota baru, dalam artian, mendukung untuk membuka ruang dialog komprehensif. Jadi jangan langsung bangun kota baru secara fisik, tetapi membagun konsepsi utuh yang nantinya bisa dilihat, dinilai dan dievaluasi berbagai pihak.

Ketika program pembangunan Bandarnegara akan dimulai di era Gubernurnya Bang Oedin, saya pernah memberikan pandangan tentang hal ini di berbagai media, melalui tulisan yang berjudul “Kota Baru, Masalah Baru”. Kemudian disusul dengan artikel lainnya yang bisa disimak melalui media massa online. Kita tinggal klik kota baru Lampung, mungkin disana akan ada bahasan tentang hal yang saya tulis dan sampaikan pendapat.

Perginya pandangan membangun kota dari kota lama (Bandarlampung) ke tempat yang baru yang diberi nama Bandarnegara di wilayah Lampung Selatan, dilatari oleh keinginan untuk memiliki suatu kota yang maju dan modern. Tentu, kondisinya sangat jauh berbeda dengan Bandarlampung saat itu (hingga medio 2005) yang penuh dengan persoalan: begal, di saat malam jalanan gelap, kotor sehingga masuk ke kelompok kota terkotor, PKL ada di mana-mana dan, kemacetan lalu lintas terjadi dimana-mana sebagai akibat jalanan yang sempit dan simpang kritis di mana-mana juga.

Persoalan Bandarlampung kala itu sangatlah mengusik kenyamanan warga. Anda bisa juga telusuri isu di media saat era 2004 hingga 2010 yang penuh dengan persoalan perkotaan yang kompleks. Hingga Bandarlampung dipimpin oleh walikota baru, yang melakukan perombakan dan mengubah wujud fisik kota menjadi lebih baik saat ini, jika dibandingkan kondisi kota hingga akhir 2010. Soal ini mungkin kita bisa diskusikan di masa yang akan datang.

Saat itu, sangatlah wajar banyak yang berkinginan untuk membangun kota baru. Sebab kala itu juga, energi pemerintah kota sangatlah lemah. Dan ini bukan saja soal pembiayaannya yang lemah, akan tetapi juga kemampuan birokrasi membuat kebijakan dan menjalankan kebijakan yang dibutuhkan kota, juga sangatlah lemah. Di situlah biang munculnya banyak persoalan perkotaan yang membuat para pejabat di atasnya jengah (pemerintah provinsi) dan warga di bawahnya, tidak nyaman. Lalu muncullah keinginan membuat kota baru.

Bandarnegara ingin keluar dari wujud fisik Bandarlampung. Saat itu, gagasannya adalah membangun kota dengan konsep pembangunan yang berbeda dengan Bandarlampung, dan mengadopsi arsitektur lawas yaitu garden city. Garden city memang cukup trend dikalangan perencana kota,sebagaimana yang digagas pertamakali oleh konseptornya yaitu Ebenezer Howard (1898). Ide ini, kala itu kalau di negara-negara kolonial, sangatlah terkenal.

Kalau kita melihat bangunan kuno di kota-kota lama di Indonesia saat ini, itu adalah tahapan awal garden city karena perancangnya memang terinspirasi oleh gagasan Howard. Meskipun tentu skalanya kecil. Karena di tahun-tahun berikutnya kawasan perkotaannya yang tumbuh membesar itu, tidak dirancang sedemikian rupa. Dibiarkan tumbuh begitu saja dan apa adanya.

Saya tidak perlu menunggu lama untuk melihat rancangan Bandarnegara. Karena saat itu, banyak rekan sejawat yang mengerjakan rancangan proyeknya. Meskipun tidak melalui mekanisme paparan publik, saya menelisik sendiri pekerjaan rekan saya. Besar harapan saya saat itu, akan muncul dialog teknis untuk membedah berbagai kelemahan yang ada, sehingga bisa dicarikan solusinya secara teknis. Sayangnya, desain demi desain dan projek demi projek yang muncul di lokasi kota baru Bandarnegara, semakin membuat saya pesimis dan bahkan khawatir. Saya khawatir, kota baru ini akan menjadi masalah baru.

Itulah sebabnya, akhirnya saya mengambil posisi kritis terhadap kota baru hingga 2017 lalu. Apa sebab? Sebabnya adalah adanya gejala konsep dan pelaksanaannya yang menduplikasi kekeliruan, jika boleh kita sebut begitu, pada kota lama yaitu Bandarlampung yang tumbuh ke mana-mana dan tak terkendali sehingga terkesan tidak tertata. Untuk membangun kota baru ada banyak syaratnya. Karena kita membangun kota baru, bukannya gedung baru. Kota baru itu melingkupi proses teknis yang berlapis dan lama.

Karena itu, saya sering tergelitik ketika isu politik dan hukum masuk terlalu dalam ke proses teknis. Terdengar suara: harus cepat dibangun, harus cepat dilaksanakan, harus cepat jadi. Tidak bisa begitu. Hal yang paling tepat adalah bukan masuk di teknis. Tapi sebelum kebijakan pembangunan itu dilakukan maka semua ahli kebijakan, ekonomi dan dan politisi, melakukan diskusi yang seberat-beratnya, untuk menilai, apakah memang diperlukan kota baru itu? Tentu kita harus belajar dari banyak kasus di tempat lain, dan lain sebagainya. Dan itu semua, harusnya saat itu, dulunya, sebelum memutuskan membangun Bandarnegara.

Tapi sekarang Bandarnegara sudahlah dibangun. Sudah ratusan miliar rupiah ditanamkan di sana. Percssnya berapa nilai bangunannya, sama atau tidak dengan nilai fisik bangunan, itu kita serahkan pada ahlinya saja. Pada audiotor teknis.

Terlepas dari itu semua, apa yang dilakukan oleh Ridho Ficardo dan Arinal Djunaidi sebagai Gubernur Lampung pada masa / eranya, adalah benar. Menghentikan sementara. Tujuannya adalah perenungan, apakah benar Lampung akan meraih manfaat ataukah mudhorat dengan membangun kota baru? Mana yang lebih tepat, membangun kota baru ataukah melakukan revitalisasi dan merenovasi kota lama?

Saya paham bahwa ada yang gregetan. Ada yang bilang, sayang tuh uang yang sudah ditanamkan di sana kalau projek Bandarnegara tidak diteruskan. Ada juga yang bilang, sayang kalau proyek di sana tidak diteruskan padahal bisa mengurangi beban Bandarlampung. Tapi, saya ingin kita melihatnya dari sisi yang lebih besar. Apa pun, sebenarnya, kalau sudah jadi kebijakan politik pembangunan pemerintah, pasti akan bisa dilaksanakan. Sebaik dan seburuk apapun hasilnya. Tetap bisa dilaksanakan karena pemerintah ada dananya, ada kemampuannya, ada power-nya. Dan ada perangkat-perangkatnya. Tapi, bisakah kita memandangnya dari sisi yang lebih cerdas lagi?

Kita tidak bisa bercermin secara penuh dengan kota-kota baru yang ada di Indonesia saat ini yang digagas oleh pemerintah. Bahkan termasuk yang di lokasi ibu kota negara (IKN) sekalipun. Sebab, ada begitu banyak perbedaan dalam tantangan pembangunannya. Kita hendaknya bisa mendiskursuskannya sekarang ini dari beberapa sisi: Tahap 1, diskursus sisi ekonomi dan kewilayahan (geostrategi); Tahap 2, diskursus kebijakan politik dan anggaran; Tahap 3, diskursus perencanaan wilayah dan teknis lainnya; Tahap 4, diskursus pembiayaan dan tahapan pembangunan. Dan seterusnya.

Saya melihatnya, kita harus menyelesaikannya dari sisi ini; penting atau tidak penting adanya kota baru itu dulu, dan ada manfaat apa yang Lampung mau kejar? Apakah bisa diselesaikan oleh kota baru ataukah tidak perlu ada kota baru? Silahkan kajian ini dibuat oleh para ahli. Kalau kita bicara desain, Malcon Studio Lampung sangat bisa membuat desain secantik konsep ibu kota negara, secantik melihat desain Lampung Superblok, dan secantik desain Meikarta. Secara teknis dan konseptual, kita memiliki resource untuk membuatnya.

Tapi sebenarnya kita belum masuk tahapan itu. Itu kalau kita ingin membangun kota baru atau membuat proyek besar, yang akan sukses. Kalau mau bikin proyek yang tidak sukses, asal-asalan, ngawur-ngawuran, hari ini pun kita bisa putuskan untuk membuatnya. Apalagi kelau pembangunannya pakai uang pemerintah. Bebas sekali dalam merancangnya, membangunnya dan mengoperasikannya. Seperti sekarang saja, keliling saja kita gedung pemerintah, di level pemda bahkan level pusat, maka akana da masalah pada bangunannya dan saprasnya, plafonnya, toiletnya, pendingin udaranya (seharusnya alami karena kita negara tropis), sampahnya, air bersih dan minumnya, dan sebagainya. Tampak semua bermasalah dan sifatnya serius sekali.

Jadi, diskursus soal Bandarnegara adalah penting atau tidak penting, harus dibangun oleh semua pihak. Bahwa sudah ada dana terbenam disana, bukan menjadi alasan utama untuk meneruskan pembangunan Kota Bandarnegara ini. Saya khawatir, kalau kita tidak memberikan guide pembangunan secara benar, maka akan menimbulkan persoalan yang lebih kompleks di masa depan.

Jika konsepsi awal mengijinkan karena setelah dibedah maka jawaban ilmiah dan intelektualnya adalah Lampung membutuhkan Kota Bandarnegara, maka kita akan masuk fase berikutnya. Tahapan berikutnya yaitu diskursus kebijakan politik dan hukum (peraturan daerah) serta anggaran (sumber anggaran, mekanisme anggaran, peran swasta, hak masyarakat, dan sebagainya).

Kalau tentang desain teknisnya, sekali lagi, pemerintah daerah bisa melibatkan Malcon Studio Lampung. Dengan pengalaman membantu swasta dalam ber-investasi, sehingga dalam desain selalu mempertimbangkan user dan pembeli, maka Malcon bisa diajak pemda agar membantu melayakkan Kota Bandarnegara secara finansial.***

*Dr. Eng. IB ILHAM MALIK, S.T., M.T., ATU adalah Alumni Graduate School of Environmental Engineering, The University of Kitakyushu, Jepang. Ia kini menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Kota & Daerah (Center for Urban and Regional Studies) Universitas Bandar Lampung (UBL)

Loading...