Diskusi GeBraK: Jangan Lagi Ada Anggota Dewan Main Proyek

Bagikan/Suka/Tweet:
Penyerahan 12 rancangan Perda oleh DPRD Pringsewu 2009-2014 kepada Bupati Pringsewu. (Ilustrasi/Dok) 

PRINGSEWU, Teraslampung.com – Fungsi pengawasan anggota DPRD Pringsewu 2009-2014 dinilai sangat lemah.  Lemahnya fungsi kontrol tersebut salah satunya disebabkan adanya dugaan banyak anggota Dewan yang bermain proyek.  Hal itu diharapkan tidak terjadi lagi pada masa jabatan anggota DPRD Pringsewu 2014-2014. Itulah salah satu kesimpulan diskusi yang digelar Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GeBraK) Indonesia Kabupaten Pringsewu, di Sekretariat GeBraK Kabupaten Pringsewu, akhir pekan lalu.

“Karena anggota Dewan diduga ikut main proyek, maka fungsi kontrolnya   pun mandul,” kata Edi Siswoyo, salah satu aktivis pemberdayaan masyarakat.

Edi berharap wakil rakyat yang baru dilantik tidak main kongkalingkong dengan eksekutif.Mereka harus melaksanakan amanah rakyat dengan bekerja sungguh-sungguh dan menjalankan tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Senada dengan M. Riki Tuna. Riki menegaskan rakyat  perlu membuat tim investigasi sehingga  jika ada wakil rakyat bermain proyek bisa mudah diketahu. “Kita turunkan saja anggota Dewan yang main proyek secara beramai-ramai. Kita mintai pertanggung jawaban partai politiknya,” kata Riki.

Sukisno, aktivis Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Kabupaten Pringsewu., menilai lemahnya fungsi kontrol Dewan salah satu penyebabnya karena kualitas sumber daya manusianya rendah dan disiplin ilmu yang  dimiliki kurang berkualitas.

“Mereka harus kita dorong untuk meningkatkan kapasitas dirinya, tidak main proyek, dan bekerja secara sungguh-sunguh. Mereka harus menjalankan fungsi kontrolnya secara maksimal,” kata Sukisno.

Anton Subagiyo, politikus muda Partai Golkar yang kini menjadi anggota DPRD Kabupaten Pringsewu,  mengatakan sangat mendukung kegiatan yang digelar GeBraK. “Sebab, harapan GeBraK sama dengan saya. Wakil rakyat memang harus melaksanakan amanat masyarakat tentang pemberantasan korupsi,” kata Anton.

Menurutnya,  pembangunan bisa berjalan jika wakil rakyat yang duduk di parlemen benar-benar bersih bebas dari KKN. Anton berharap yang dilakukan GeBraK didukung oleh semua pihak. “Ini adalah gerakan awal pemberantasan korupsi. Kalau gerakan ini berhasil, diharapkan masyarakat Pringsewu benar-benar  bisa menikmati hasil pembangunan yang nyata, bukan pembangunan yang maya,” kata dia.

Senada dengan H. Jamil, anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dari Partai Gerindra. Jamil sepakat wakil rakyat benar-benar melaksanakan fungsi kontrolnya dengan baik. Sebab, kata Jamil, hal itu memang sudah menjadi salah satu tugas anggota legislatif.

“Kami mendukung gerakan ini. Secara pribadi saya berharap agar Badan Kehormatan ( BK) DPRD berfungsi dengan baik. BK harus berani menindak tegas anggota Dewan yang melakukan tindakan mencederai amanah rakyat,” katanya. (Andoyo)