Beranda Ruwa Jurai Bandarlampung Disnaker Kota Bandarlampung Meraih Sertifikat ISO 9001

Disnaker Kota Bandarlampung Meraih Sertifikat ISO 9001

118
BERBAGI
Walikota Herman HN bersama Kadis Tenaga Kerja memamerkan sertifikat ISO 9001.
Walikota Herman HN bersama Kadis Tenaga Kerja memamerkan sertifikat ISO 9001.

TERASLAMPUNG.COM — Dinas Tenaga Kerja Kota Bandarlampung meraih sertifikat akreditasi ISO 9001 untuk quality management system requirement (sistem manajemen mutu). Sertifikat ISO 9001 itu menurut Walikota Herman HN kepada media diraih atas kerja keras kepala dinas dan jajaran Dinas Tenaga Kerja dalam melayani kepentingan buruh dan perusahaan.

“Sertifikat ini karena kepala dinas dan jajarannya mampu memberikan pelayanan yang baik kepada buruh dan pengusaha. Mereka saya minta untuk turun ke lapangan untuk melihat langsung, kalau ada masalah cepat selesaikan masalah itu dengan baik,” kata Herman HN, Senin, 26 Agustus 2019.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandarlampung Wan Abdurahan menjelaskan ada 3 item pelayanan di instansinya yang dinilai masuk standar internasional.

“Kami mendapat piagam ISO 9001  karena tiga pelayanan yang kami jalankan masuk standar internasional. Pelayanan informasi pasar kerja atau kartu kuning serta wajib lapor lowongan pekerjan di perusahaan. Setiap perusahaan wajib melaporkan jika membutuhkan tenaga kerja,” kata dia.

“Selain itu: pelayanan rekomendasi paspor dan kartu indentitas calon TKI ke luar negeri. Setiap TKI yang akan bekerja di luar negeri harus dapat rekomensasi dari kami. Terakhir pelayanan perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing,” tambahnya.

Dalam pelayanan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing itu, menurut Wan Ruslan, pihaknya dapat menyetor ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena setiap pekerja asing dikenakan retribusi.

“Pada tahun ke dua setiap pekerja asing dikenakan retribusi $100/bulan/jabatan. Saat ini ada delapan pekerja asing di sini dan kami mendapat retrubusi sebesar $2.400/tahun,” ungkap mantan Kabag Hukum itu.

Wan Ruslan mengatakan pihaknya dalam memberikan pelayanan diatur dalam Perwali No.27 tahun 2019 di mana di dalamnya ada 13 item pelayanan yang online dan terintegrasi dengan Kementrian Tenaga Kerja RI.

“Dari 13 item pelayanan tersebut tiga yang sudah masuk memenuhi persyaratan internasional dan yang menilai itu pihak lain yang independen. Pihak kementrian mengirimkan lembaga swasta untuk menguji 13 pelayanan yang ada apakah sudah memenuhi standar mutu pelayanan internasional atau belum. Dari hasil survey dan penelitian swasta (PT TAFA) ternyata baru tiga yang sudah memenuhi persyaratan intenasional,” katanya.

Dandy Ibrahim

 

Loading...