Beranda Ruwa Jurai Lampung Barat Disosialisasikan, UMK Lampung Barat 2019 Sebesar Rp2,3 Juta

Disosialisasikan, UMK Lampung Barat 2019 Sebesar Rp2,3 Juta

115
BERBAGI
Sosialisasi UMK Lampung Barat

TERASLAMPUNG.COM — Asissten Bidang Administrasi Umum  Kabupaten Lampung Barat, Noviardi Kuswan, membuka acara Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Barat Tahun 2019, di Gedung BLK Lampung Barat, Selasa (12/02/2019).

“Berdasarkan SK Gubernur No G/554/v.07.hk/2019 tentang penetapan upah minimum kabupaten (umk) Lampung Barat tahun 2019 adalah sebesar Rp2.328.399 (dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah),” kata Asisten Bidang Administrasi Umum,Noviardi Kuswan.

Menurut Noviardi, UMK  masih tetap menjadi persoalan utama di negara berkembang seperti indonesia.

“Keadaan pasar kerja dengan kelebihan penawaran tenaga kerja dan mutu angkatan kerja yang rendah sehingga menyebabkan upah menjadi isu sentral dalam bidang ketenagakerjaan,” katanya.

Menurut dia,kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran didorong oleh tujuan yang bersifat ekonomi, sosial dan politik.

“Penetapan kebijakan upah minimum sebagai jaring pengaman dimaksudkan agar upah pekerja tidak terus menerus merosot sebagai akibat dari ketidak seimbangan pasar kerja.Di samping itu juga untuk menjaga agar tingkat upah pekerja pada level bawah tidak jatuh ke tingkat yang sangat rendah di karenakan rendahnya posisi tawar tenaga kerja di pasaran kerja,”ujarnya.

Noviardi mengatakan, kebijakan penempatan upah minimum sebagaimana diatur dalam UU No. 13 tahun 2003, di arahkan untuk mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan memberi jaminan pekerja penerima upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Secara rinci, kata Noviardo, penetapan upah minimum sebagai salah satu perlindungan upah tenaga kerja dengan tujuan,pertama, menghindari atau mengurangi persaingan yang tidak sehat sesama pekerja dalam kondisi pasar kerja yang surplus, yang menyebabkan pekerja menerima upah di bawah tingkat kelayakan.

Kedua, menghindari dan mengurangi kemungkinan eksploitasi pekerja yang memanfaatkan kondisi pasar untuk akumulasi keuntungannya.

Ketiga,sebagai jaringan pengaman untuk menjaga tingkat upah. Keempat, menghindari terjadinya kemiskinan absolut pekerja melalui pemenuhan kebutuhan dasar pekerjaan kebijakan penetapan upah minimum dalam kerangka perlindungan upah saat ini masih banyak kendala sebagai akibat belum terwujudnya satu keseragaman upah, baik secara regional atau daerah maupun nasional

Loading...