Ditolak Gubernur, Besaran APBD Lampura 2015 Terpaksa Harus ‘Copy Paste’ APBD 2014

  • Bagikan
Penandatanganan berita acara pengesahan RAPBD Lampung Utara 2015, Jumat malam
Penandatanganan berita acara pengesahan RAPBD Lampung Utara 2015, Jumat malam

Feaby | Teraslampung.com

KOTABUMI–Kisruh pengesahan  Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Lampung Utara (Lampura) tahun anggaran 2015 akhirnya mencapai puncaknya. RAPBD tersebut akhirya  ‘ditolak’ oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Dengan begitu, untuk tahun anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Lampura dipastikan akan menggunakan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum pengganti RAPBD. Konsekuensinya, besaran anggaran yang akan digunakan Pemkab Lampura harus sama dengan besaran anggaran tahun 2014 ini.

Kepastian penggunaan Perbup untuk tahun anggaran 2015 ini terungkap setelah Pemerintah Propinsi (Pemprop) Lampung melalui Tim Evaluasi APBD menggelar rapat terkait polemik RAPBD Lampura, Selasa (30/12).

Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampura, Hendry membenarkan bahwa untuk tahun 2015 mendatang, Pemkab Lampura terpaksa menggunakan Perbup APBD sebagai dasar hukum dalam mengelola anggaran.

Kendati begitu, Hendry menolak mentah – mentah bila RAPBD Lampura yang ditengarai ‘bermasalah’ itu dikatakan ‘ditolak’ oleh Pemprop Lampung. “Bukan ditolak tapi ini jalan terbaik. Jadi eksekutif menggunakan Perbup sebagai dasar hukum untuk tahun 2015,” kata dia melalui pesan Blackberry, Selasa (30/12) malam.

Sementara, Asisten IV Pemprop Lampung, Hamartoni Ahadis tak menyangkal bila untuk tahun anggaran 2015, Pemkab Lampura terpaksa menggunakan Perbup sebagai dasar hukum dalam mengelola anggaran. “Iya, begitu,” kata mantan Sekretaris Kabupaten Lampura itu dalam pesan singkatnya.

Di tempat berbeda, Ketua DPC Partai Gerindra Lampura, Farouk Danieal menyatakan seyogyanya Pemkab Lampura sudah tak dapat lagi menggunakan Perbup setelah RAPBD itu ‘ditolak’ oleh Pemprop. Karena penggunaan Perbup hanya dapat dilakukan oleh Bupati manakala pembahasan RAPBD itu tidak pernah dilakukan oleh kalangan legislatif.

Dalam pengesahannya, kata Farouk, RAPBD itu terkesan ‘dipaksakan’  oleh DPRD. “Alasan untuk terbitkan Perbup APBD hapus (hangus,red) karena APBD (sempat) dibahas DPRD Lampura. Tapi dipaksakan persetujuannya dalam paripurna yang enggak penuhi kuorum. Paripurna DPRD Lampura itu ditolak karena cacat hukum,” tegas dia.

Seyogyanya, Farouk menambahkan, Gubernur mengembalikan RAPBD itu kepada Pemkab Lampura untuk dilakukan pembahasan ulang supaya berbagai tahapan yang dilakukan sesuai dengan aturan. “Sebaiknya, Gubernur kembalikan (RAPBD) ke LU (Lampura) untuk dibahas ulang agar tahapan pmbahasan sesuai dengan aturan Tatib (Tata Tertib DPRD),” papar mantan anggota DPRD Propinsi Lampung itu.

  • Bagikan