Beranda Hukum Dituduh Gelapkan Empat Mobil, Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo Dipolisikan

Dituduh Gelapkan Empat Mobil, Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo Dipolisikan

2681
BERBAGI
Suasana pelaporan mantan Wakil Bupati Sri Widodo dengan sangkaan penggelapan aset daerah.

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Lantaran tak kunjung mengembalikan empat mobil dinas yang pernah digunakannya, mantan Wakil Bupati Sri Widodo akhirnya dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penggelapan‎, Senin (15/4/2019) sekitar pukul 20.30 WIB.

Pelaporan ini dilakukan oleh ‎A. Riskal Fistiawan, Kepala Bidang Investasi Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) yang mendapat surat kuasa dari Kepala BPKA. A. Riskal terlihat didampingi oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten, Hendri.

Semasa menjabat sebagai wakil bupati, Sri Widodo mendapat ‘jatah’ lima unit mobil dinas. Sayangnya, hanya mobil Toyota Fortuner hitam BE 2 J saja yang dikembalikan oleh yang bersangkutan. Sementara, mobil Toyota Innova putih BE 2334 JZ, Toyota Innova hitam BE 234 JZ, Suzuki Vitara hitam BE 1023 JZ, Isuzu Panther BE 1029 JZ‎‎ sampai saat ini tidak jelas juntrungannya.

Usai pelaporan kepada wartawan, A. Riskal‎ mengatakan, pihaknya terpaksa menempuh jalur hukum lantaran upaya persuasif yang mereka lakukan berulang kali tak kunjung membuahkan hasil.

“Kami sudah tiga kali melayangkan surat kepada beliau (Sri Widodo,red)‎ untuk segera mengembalikan keempat mobil dinas itu. Sayangnya, sampai sekarang masih belum ada respon,” jelasnya.

Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19/2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27/2014‎ Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.18-398 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Wakil Bupati Lampung Utara, seluruh aset yang melekat pada jabatan wakil bupati harus segera dikembalikan usai masa jabatan berakhir.

“Keempat mobil dinas ini juga akan digunakan untuk menunjang kelancaran wakil bupati yang baru,” paparnya.

Sementara itu, Hendri menambahkan bahwa pengembalian keempat mobil dinas itu wajib dilakukan oleh yang bersangkutan. ‎Alasannya selain yang disebutkan di atas, keempat mobil itu masih tercatat sebagai aset daerah.

Jika tidak dikembalikan dikhawatirkan akan menjadi temuan dan persoalan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Apalagi saat ini, BPK sedang melakukan pemeriksaan rutin di Pemkab Lampung Utara.

“Untuk sementara ini, ‎tuduhan yang dikenakan ialah penggelapan aset dan Pasal 2 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi,” urainya.

Loading...