Beranda News Pusiban DKP Lampung Lamban, Proyek Perpanjangan Dermaga Jeti dengan DAK Rp10 M Belum...

DKP Lampung Lamban, Proyek Perpanjangan Dermaga Jeti dengan DAK Rp10 M Belum Dikerjakan

271
BERBAGI
Sekretaris Komisi II DPRD Lampung, Joko Santoso

TERASLAMPUNG.COM — Dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 10 miliar untuk proyek perpanjangan Dermaja Jeti, Lempasing, terancam harus dikembalikan ke pusat karena tidak dimanfaatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Proivinsi Lampung.

Belum terserapnya dana Rp 10 miliar itu diduga kuat karena lambannya kinerja DKP Lampung. Studi kelayakan yang seharusya dilakukan sebelum proyek dimulai, sampai saat ini belum dilakukan. Padahal, pada Mei 2017 sehausnya proyek sudah mulai berjalan.

“Kami minta Gubernur Lampung memberikan teguran kepada DKP Lampung. Itu bukan dana kecil. Harusnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan wisaya,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Joko Santoso, Kamis (11/5/2017).

Menurut Joko, sebelumnya mendapatkan DAK dari pusat setiap SKPD sudah menyusun rancangan programnya. Sebab itu, Joko menilai aneh kalau dana yang sudah turun ke daerah justru tidak terserap

‘Sayang kalau dana yang sudah ada harus dikembalikan lagi ke pusat. Sebab Rp10 miliar itu kan besar. Susah carinya. Apalagi kita tahu Gubenur Lampung peduli pada pembangunan pariwisata,”kata Joko .

Joko mengatakan, jika proyek perpanjangan Dermaga Jeti terwujud maka akan mendukung pengembangan wisata, terutama akses yang hendak menuju Pulau Pahawang.

“Sampai saat ini DKP Lampung belum melakukan studi kelayakan (feasibility study) proyek perpanjangan Dermaga Jeti,” ujarnya.

Karena belum ada uji kelayakan, Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan dan Daerah (TP4D) pun akhirnya tidak mengeluarkan rekomendasi pengerjaan proyek.

“Sebelum proyek dilaksanakan DKP Lampung harus duduk bersama TP4D.  TP4D meminta ada studi kelayakan terlebih dahulu sistem. Padahal waktu sudah mepet,” kata mantan Direktur Watala itu.

Mengingat waktu yang sudah sangat mepet (tenggatnya 31 Mei 2017), Joko memastikan dana Rp10 miliar itu akan  dipastikan akan kembali ke kas daerah.

‘Pada Mei 2017 dana seharusnya sudah terserap,” kata politikus PAN itu.

 

Loading...