Beranda Hukum Dokter RS Bumi Waras Tolak Pasien, Ini Sanksi Pidananya Menurut LBH

Dokter RS Bumi Waras Tolak Pasien, Ini Sanksi Pidananya Menurut LBH

780
BERBAGI
Polisi mendatangi RS Bumi Waras untuk melakukan penyelidikan meninggalnya pasien, 19 Oktober 2016.

TERASLAMPUNG.COM — LBH Bandarlampung mengecam keras pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bumi Waras (BW) Bandarlampung yang menolak pasien gawat darurat.Menurut LBH Bandarlampung,rumah sakit yang menolak pasien bisa dipidana.

“Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang menolak pasien dalam keadaan darurat bisa dipidana dan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 190 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan dengan acaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),” kata Staf LBH Bandarlampung, Kodri Ubaydillah, Sabtu (8/9/2018).

Kodri menegaskan, menurut UU Kesehatan, sanksi pagi petugas rumah sakit sudah sangat jelas.

“Jika perbuatan tersebut (menolak pasien) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),” imuh

Kodri Ubaydillah menegaskan rumah sakit yang menolak pasien berarti melanggar UU Kesehatan UU No. 36 tahun 2009 pasal 32 ayat 2.

BACA: Pasien RSBW Meninggal Dunia, Polisi Segel Mesin Cuci Darah dan Genset

Menurut pasal tersebut, kata Kodri, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

“Menurut UU Rumah Sakit, kewajiban memberikan pertolongan kepada pasien ini juga berlaku bagi tenaga kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyebutkan bahwa Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan,” tegas Kodri.

Sebelumnya ramai diberitakan media bahwa salah seorang oknum dokter rumah sakit Bumi Waras berinisial BS, spesialis bedah mulut menolak pasien, Jumat (7/9/2018).

Menurut keterangan saksi korban kecelakaan, dokter BS menolak menangani seorang pasien korban kecelakaan yang bernama Nur Fajri Vanza Javier (14), yang membutuhkan tindakan operasi. Tapi, oknum dokter tersebut meminta keluarga korban untuk membayar biaya rumah sakit terlebih dahulu atau DP minimal sebesar 50%. Setelah membayar DP 50 persen, baru dokter BS akan menangani pasien yang hendak dioperasi rahangnya. Setelah dokter tersebut memberi penjelasan terhadap ayah pesien, keluarga pasien langsung diusir oleh oknum dokter tersebut.

BACA: Kasus Malapraktik di RSBW, Polda Lampung Tingkatkan Status ke Penyidikan

“Atas kejadian itu kami LBH Bandar Lampung sangat menyayangkan dan mengecam pihak Rumah Sakit Bumi Waras dengan adanya Pengusiran pasien dalam keadaan gawat darurat. Bahwa pelayanan kesehatan adalah hak bagi setiap warga Negara sesuai dengan Pasal 28 H UUD 1945. Bahwa rumah sakit Bumi Waras dan Tenaga Kesehatan telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM),” tegas Kodri Ubaydillah.

“Selain itu kesehatan adalah hak asasi manusia yang fundamental dan tak ternilai demi terlaksananya hak asasi manusia yang lainnya. Setiap orang berhak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau dan kondusif bagi kehidupan manusia yang berderajat yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” katanya.

Dandy Ibrahim

Loading...