Dokter Wanprestasi, DPRD Sesalkan Besaran Ganti Rugi

Bagikan/Suka/Tweet:

‎Feaby/Teraslampung.com

Wakil Ketua II DPRD Lampung Utara, M. Yusrizal

KOTABUMI–Wakil Ketua II DPRD Lampung Utara, M. Yusrizal menyesalkan keputusan Pemkab yang hanya menuntut ganti rugi sekitar 1 kali biaya pendidikan kepada para dokter spesialis ‘nakal’ yang melanggar perjanjian atau wanprestasi. Ganti rugi itu dianggap tak sesuai dengan kesepakatan yang ada.

“Harusnya Pemkab menuntut mereka (Dokter) sebesar 10 kali lipat sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian yang ada. Bukannya seperti ini (satu kali lipat)” tegas M. Yusrizal, Minggu (20/9).

Sebab, menurut hematnya, keputusan ini sama sekali tak mencerminkan keberpihakan Pemkab kepada masyarakat Lampung Utara dan bertentangan dengan tujuan awal kesepakatan dalam program tugas belajar para Dokter yang menempuh pendidikan spesialis dengan anggaran daerah. Harapannya, setelah lulus pendidikan spesialisnya, para dokter tersebut akan dapat mengabdi kepada Kabupaten Lampung Utara.

“Dasar pertimbangannya apa ganti ruginya hanya segitu?. Kalau dasar pertimbangannya karena faktor kemanusiaan dan sejenisnya, harusnya Pemkab juga mempertimbangkan perasaan masyarakat Lampung Utara dalam persoalan ini!!” sergahnya.

Seyogianya, kata politisi berlambang bintang Mercy itu, Pemkab berpedoman pada kesepakatan yang telah dibuat karena sejatinya setiap aturan atau kesepakatan itu dibuat untuk kepentingan khalayak ramai dan bukan kepentingan individu. Oleh karena itu, Pemkab semestinya tak mempunyai pilihan lain selain menuntut besaran ganti rugi sebesar 10 kali lipat kepada mereka sesuai kesepakatan. Dana itu nantinya dapat dipakai untuk mengirim para Dokter baru yang benar – benar ingin mengabdi kepada Kabupaten yang berjuluk Ragem Tunas Lampung ini.

“Ganti rugi 10 kali lipat itu tak sebanding dengan kerugian materil dan non materil yang ditimbulkan oleh mereka (Dokter). Apalagi kalau cuma sekitar 1 atau dua kali lipat. Harusnya, Pemkab lebih menyadari hal ini,” tandas dia.

Bapak dua anak ini berjanji akan membawa persoalan ini ke gedung Parlemen guna mendapat penjelasan terkait penyelesaian perkara para Dokter ‘nakal’ yang wanprestasi tersebut. “Tentu, kami (DPRD) tak akan tinggal diam melihat persoalan ini. Kami akan undang pihak eksekutif untuk menjelaskannya. Tujuannya, supaya masyarakat Lampung Utara tahu alasan di balik keputusan yang dibuat dan adanya efek jera bagi para Dokter yang telah disekolahkan dengan anggaran daerah,” tegas politisi muda berbakat ini.‎

Sebelumnya, Pemkab Lampung Utara terkesan tak cukup transparan dalam penyelesaian perkara 3 dokter spesialis wanprestasi yang mereka sekolahkan. Ketidakterbukaan ini khususnya mengenai besaran ganti rugi yang diminta Pemkab kepada para Dokter tersebut. Belakangan diketahui ternyata besaran ganti rugi dari kedua Dokter yakni dr. Billy dan Farida hanya berkisar 1 – 1,5 kali lipat.

Terkuaknya besaran ganti rugi ini pun hasil investigasi aktivis LSM yang mengendus adanya aliran dana yang telah diterima oleh Pemkab. Untuk dr. Billy, besaran biaya pendidikan yang dikembalikan sekitar 1 kali biaya pendidikan yakni Rp163 juta. Sementara dr. Farida mengembalikan biaya pendidikan sebesar Rp300 juta dari total biaya pendidikan sebesar Rp213 juta. Sedangkan penyelesaian perkara dr. Nazlia Hanum hingga kini belum diketahui.