DPD Partai Golkar Lampura Versi ARB Desak Gubernur Terbitkan SK PAW

Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby/Teraslampung.com

Kotabumi–DPD II Partai Gol‎kar (PG) Lampung Utara (Lampura) kubu Aburizal Bakrie (ARB) mendesak Gubernur Lampung untuk segera menerbitkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu yang diajukan PG Lampura seiring dengan dikabulkannya kasasi ARB oleh Mahkamah Agung.

‎”Dengan dikabulkannya kasasi ini maka secara otomatis pengurus PG yang sah adalah pengurus hasil Musyawarah Nasional di Riau yang dipimpin ARB. Artinya, pak Gubernur tak perlu ragu lagi untuk menerbitkan SK PAW dari PG Lampura,” papar Sekretaris PG Lampura, Karzuli Ali, melalui pesan BlackBerry-nya, Selasa (20/10) malam.

Menurut Karzuli, Gubernur Lampung tak memiliki alasan untuk menunda menerbitkan SK PAW yang diajukan pihaknya melalui DPRD Lampura pasca dikabulkannya kasasi dari ARB. Terlebih, jika mengacu pada aturan yang ada seperti Undang – Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPRD, DPD, dan DPD (MD3) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), seharusnya Gubernur telah menerbitkan SK PAW tersebut.

“Jika mengacu UU MD3, seharusnya SK PAW Itu sudah terbit. Kami memahami apa yang menjadi pertimbangan Gubernur. Tapi, sekarang kami berharap Gubernur lebih sigap lagi,” tegas dia.

Sementara mengenai nasib sejumlah kader PG Lampura yang ‘membelot’ kepada PG kubu Agung Laksono pasca keputusan MA, dengan diplomatis, Karzuli mengatakan pihaknya membuka pintu lebar – lebar bagi para kader tersebut jika masih ingin kembali bergabung untuk membesarkan PG khususnya di Lampura. Sebab, menurutnya, perbedaan pendapat dalam alam demokrasi merupakan hal yang lumrah terjadi.

“Tentu, kita akan tetap membuka diri bagi para kader yang ingin tetap bersama – sama membesarkan PG. Perbedaan pendapat itu biasa dalam alam demokrasi,” urainya.

Sebelumnya, Kotabumi–Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Ruslan Efendi kepada Saleh Hamdan yang diusulkan Partai Golkar Lampung Utara hingga kini belum dapat dilakukan. Penyebabnya, surat persetujuan dari Gubernur Lampung yang menjadi dasar hukum PAW belum diterima DPRD Lampung Utara meski telah dua bulan lamanya. Alasan PAW Ruslan Efendi sendiri disebabkan yang bersangkutan dinilai tak lagi loyal terhadap Partai Golkar.

Diketahui, Selasa (20/10), Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dari pemohon DPP Golkar diwakili pemohon Aburizal Bakrie dan Idrus Marham. MA membatalkan putusalan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.