DPR Ikut Saja

Dr. Syarief Makhya (Foto: Istimewa)
Bagikan/Suka/Tweet:

Oleh Syarief Makhya
Akademisi FISIP Universitas Lampung

Judul tulisan di atas diartikan bahwa selama ini pada beberapa kasus kebjakan sikap para anggota DPR atau wakil rakyat ikut saja mengamini keputusan pemerintah, tidak  melakukan penolakan, tidak mengajukan usulan revisi apa lagi mengajukan hak interpelasi, kendati rakyat bergejolak melakukan protes, unjuk rasa dan membangun opini di media.

Jadi, DPR ikut saja, perannya menjadi sangat terbatas yaitu hanya memberikan persetujuan atau legitimasi formal terhadap RUU yang akan disyahkan atau memberikan respon sekedarnya ketika ada isu publik yang dimasalahkan rakyat atau memberikan penjelasan melalui debat publik di media; tidak lebih dari itu.

Terakhir yang dirasakan langsung oleh masyarakat lapisan bawah adalah masalah kelangkaan minyak goreng. Hampir tiga minggu kelangkaan minyak goreng tidak ada solusi. Sebagai wakil rakyat, seharusnya memberikan tekanan politik dan manawarkan alternatif kebijakan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Namun, DPR tidak memiliki daya paksa untuk meoptimalkan kekuasaannya dalam mengkondisikan sikap pemerintah agar lebih responsif dan mengagregasikan kepentingan publik

Dalam kasus-kasus sebelumnya juga, seperti kenaikan ongkos naik haji, RUU Miras, UU Omnibus Law, dan sejumlah isu publik lain yang menjadi perhatian dan dimasalahkan publik, kendati ada respons anggota Dewan tetapi secara subtansi kebijakan tidak mengalami perubahan. Lagi-lagi DPR ikut saja apa yang menjadi keinginan pemerintah.

DPR secara resmi memiliki kewenangan formal untuk melakukan fungsi kontrol, tetapi kalau fungsi ini tidak galak dilakukan dan tidak memiliki daya paksa untuk mengendalikan kekuasaan pemerintah, maka hampir dapat dipastikan semua kebijakan akan diinterpretasikan dan dimonopoli oleh kekuasaan pemerintah.

Jadi, esensi checks and balances antara DPR dengan Pemerintah tidak jalan yang akan berakibat potensi penyalahgunaan kekuasaan akan lebih terbuka, keberpihakan Dewan dan Pemerintah terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat akan terpinggirkan, tuntutan dan aspirasi masyarakat tidak akan bisa diperjuangkan secara maksimal, dan keputusan DPR lebih sekedar memenuhi legitimasi formal.

Mengapa DPR Ikut Saja?

Profil angota Dewan yang terhormat sekarang ini terdiri atas orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang berpindidikan S2 dan S3, yang bergelar Profesor, numpuk di DPR, pengusaha, para purnawirawan TNI/Polri dan para ahli diberbagai bidang juga ada di Dewan. Dalam perspektif ini, tidak ada hubungannya kelemahan anggota Dewan dengan latar belakang dan pendidikan anggota Dewan. Tetapi, mengapa secara politik anggota Dewan menjadi tidak berdaya atau kapasitasnya lemah? Peran Dewan sekarang cenderung lebih mengedepankan fungsi kolaborasi atau kerjasama dengan pemerintah yang mereduksi fungsi pengawasan Dewan.

Prinsipnya, semua kebijakan publik termasuk aspirasi dan tuntutan publik harus disepakati oleh ke dua lembaga tersebut, menghindari konflik, menjaga stabilitas, dan kepentingan rezim harus didukung. Independensi Dewan dari intervensi pemerintah menjadi tidak terjaga karena orientasi kepentingan Dewan menjadi sangat pragmatis.

Kecenderungan anggota Dewan menjadi pragmatis terlihat dengan adanya Daerah Pemilihan, anggota Dewan lebih fokus bagaimana memperjuangkan anggaran melalui dana aspirasi karena anggota Dewan berkepentingan menjaga konstituennya. Fenomena lain beberapa anggota Dewan yang kena OTT karena terlibat korupsi adalah konsekuensi kalau anggota Dewan kekuasannya digunakan untuk merauk keuntungan pribadi dan partai politik.

Faktor lain, keanggota Dewan yang tidak ada partai menguasai mayoritas menyebabkan anggota Dewan terpragmentasi dan sulit menghimpun kekuatan ketika berhadapan dengan pemerintah. Di DPR hanya PKS dan Partai Demokrat, yang memposisikan sebagai oposan pemerintah. Selebihnya tujuh partai politik yang lainnya, bersikap se ia se kata dengan pemerintah; pokoknya DPR ikut saja maunya pemerintah.

Problem mendasar selain alasan di atas, adalah semakin kuatnya mekanisme masar. Liberalisasi ekonomi di era pemerintahan Jokowi semakin dominan, semua dikendalikan oleh mekanisme pasar, yang berdampak Negara dan DPR tidak bisa mengontrol dan mengintervensi mekanisme pasar, perannya untuk membela kepentingan masyarakat yang tidak memiliki akses finasial menjadi sangat lemah.

Kini, sudah mulai mahasiswa bergerak melakukan demonstrasi, kelompok kritis semakin getol mengkritik pemerintah dan opini terus dibangun menjadi kekuatan politik efektif dalam mengontrol pemerintah. Akankah fenomena menguatnya kecenderungan otoritersime negara akan berhadapan lagi dengan kekuatan politik masyarakat seperti terjadi tahun 1998? Sepertinya potensinya sedang mengarah ke arah sana.

Namun, sikap antispatif Presiden Jokowi, melarang mentri mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, marah kepada kepada para mentri yang lambat dalam merespon kenaikan migor, kebijakan pemberian subsidi untuk migor, menjadi indikasi adanya kekhawatiran pemerintah dalam mengantisipasi gejolak dan amarah rakyat.***

You cannot copy content of this page