Beranda News Nasional DPR Minta BUMN Energi Prioritaskan Energi Terbarukan Berbahan Lokal

DPR Minta BUMN Energi Prioritaskan Energi Terbarukan Berbahan Lokal

333
BERBAGI
Anggota DPR RI dari PKS, Nevi Zuairina

TERASLAMPUNG.COM — Anggota DPR RI, Nevi Zuairina,  pada pertemuan antara DPR komisi VI dan wakil menteri BUMN, belum lama ini, meminta secara khusus agar ketahanan energi prioritas arah kebijakannya pada energi baru terbarukan dan penguasaan sumber energi oleh negara bukan negara asing.

“Seharusnya Bangsa kita tidak semestinya miskin bila pengelolaan sumberdaya alam kita terutama energi dan pangan mampu dikelola dengan baik. Indonesia terjadi ketimpangan yang sangat besar dengan sebab adanya konsentrasi aset nasional yang tidak baik. Bila mengaca pada Negara Amerika, orang yang disebut miskin di AS adalah orang (satu individu) yang penghasilan per tahunnya hanya 11.139 dolar AS atau sebesar Rp 96,7 juta. Ini berarti di Amerika, penduduk dengan penghasilan sebulan mencapai Rp 8,05 juta disebut miskin,” kata  Nevi.

Legislator PKS asal Sumatera Barat II ini menegaskan, Indonesia yang sangat kaya sumber mineral hingga saat ini belum memiliki ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

Menurutnya, hal  ini mengakibatkan efek domino pada alur distribusi logistik hingga energi rumah tangga yang dikelola PLN dalam bentuk TDL (Tarif dasar Listrik). ICP (Indonesian crude price) sepanjang September – Oktober – November meningkat dari 60 US$/barel, ke 59 US$/barel, lalu ke 63 US$/barel.

Sedangkan kurs rupiah terhadap US$ cukup fluktuatif selama Oktober – November – Desember 2019, yaitu Rp14.048/US$, lalu Rp14.095/US$, lalu Rp13.984/US$. Kondisi yang serba sulit ini menggiring pemerintah berencana menaikkan Tarif Listrik untuk Pelanggan 900 VA RTM sehingga menuai pro-kontra secara serius.

Politisi perempuan dari PKS ini membawa suara Fraksinya untuk tetap menolak Kenaikan Tarif Listrik untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA Non RTM dan mendesak BUMN turut berkontribusi membantu pemerintah untuk memperbaiki data pelanggan dan membuka akses listrik bagi rakyat kecil yang ingin Instalasi baru untuk Daya 450 VA dan 900 VA.

Selain masalah energi berupa listrik, masalah lain berupa disparitas harga Elpiji nonsubsidi dan bersubsidi yang besar mengakibatkan bocornya Elpiji bersubsidi ke pasar nonsubsidi. Kebutuhan gas domestik tidak terpenuhi karena Indonesia terjebak kontrak ekspor gas dengan Tiongkok selama 25 tahun. RI masuk 5 besar eksportir dunia, tapi kebutuhan gas untuk rakyat sendiri (Elpiji) harus impor.

Dari tahun 2007 sampai 2012, pengguna LPG sudah mencapai lebih dari dua pertiga rumah tangga di Indonesia yaitu lebih 50 juta rumah tangga. Tantangan SDM di BUMN mesti mampu mengimbangi berbagai kebutuhan di lapangan sehingga segala tantangan yang ada mampu dirubah menjadi keuntungan demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

“Saya miminta dengan serius agar BUMN kita, mampu memberikan sumbangsih kepada negara melalui pemerintah sehingga pada tahap selanjutnya pemerintah dapat memastikan pasokan dan stabilitas harga untuk Elpiji alternatif (ukuran 5,5 kg) untuk masyarakat yang tidak lagi menggunakan Elpiji ukuran 3 Kg bersubsidi. Pada sistem distribusi LPG subsidi secara tertutup , mesti ada data penerima yang jelas dan transparan. Karena ini akan menjamin agar subsidi LPG tepat sasaran dan tepat volume,”  kata Nevi.

“Intinya adalah perwujudan ketahanan dan kedaulatan energi di NKRI ini. Penguasa kebijakan pengelolaan energi nasional mesti berfikir untuk kemajuan bangsa. Semua kepentingan pribadi dan golongan harus dihilangkan. Gini rasio yang sangat besar di negara kita sudah menjadi bukti bahwa bangsa kita ini ada yang salah dalam cara mengelolanya. Semoga pemerintah mendengar usul kami Fraksi PKS,” tandasnya.

 

Loading...