Beranda Teras Berita DPR-RI Minta Menteri KKP Baru Selesaikan Pekerjaan Rumah

DPR-RI Minta Menteri KKP Baru Selesaikan Pekerjaan Rumah

305
BERBAGI
Menteri KKP, Eddy Prabowo

TERASLAMPUNG.COM — Pelantikan Edhy Prabowo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengundang perhatian anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), drh. Slamet. Pasalnya, banyak PR yang harus dituntaskan oleh menteri dari Partai Gerindra tersebut.

“Sebagai teman sejawat dari DPR-RI sebelum dia menjabat jadi menteri, saya mengucapkan selamat kepada pak edhy Prabowo yang masuk dalam jajaran kabinet Indonesia Maju presiden Joko widodo. Namun saat ini, banyak PR yang harus segera dituntaskan”, ujar anggota DPR-RI dari Fraksi PKS ini.

Salah satu PR yang sangat esensial menurut Slamet, adalah kebijakan strategis yang belum dituntaskan oleh menteri sebelumnya yaitu terkait Industri perikanan dalam negeri. Menurutnya, selama periode 2014-2019 pemerintah masih fokus pada kegiatan perikanan skala kecil.

“Pemerintah semestinya fokus pada perikanan dengan skala industri untuk memanfaatkan potensi perikanan nasional secara luas,” ujarnya.

Legislator Kokab Sukabumi ini menjelaskan, bahwa Berdasar PP No 44 tahun 2017 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal telah mengamanahkan bahwa sektor perikanan tangkap tertutup untuk investasi asing. Ini peluang bagus sekaligus besar untuk peningkajatan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, sambung Slamet, KKP juga diamanatkan untuk menjalankan kolaborasi antara instansi pemerintah dengan daerah dalam hal industrialisasi sektor perikanan. Pada periode 2014 -2019, terjadi peningkatan produksi perikanan secara umum. Namun daya saing global sektor perikanan masih kalah dibanding dengan negara tetangga seperti Vietnam. Negara kita berada diposisi ke 13 sedangkan Vietnam berhasil menduduki di peringkat ke tiga.

Menurut Slamet, penyebab lambannya proses industrialisasi perikanan kemungkinan besar dikarenakan selama lima tahun kebelakang, KKP terlalu sibuk mengurusi IUU Fishing. Padahal, kata dia, terdapat masalah klasik yang sangat penting lainnya seperti industrialisasi perikanan.

“Semenjak perpres 3 2017 terbit, sangat minim sekali aksi nyata untuk mendorong industrialisasi perikanan bahkan rencana aksi yang seharusnya ada di daerah sampai saat ini belum ada yang menyusunnya”, tegasnya

Ketua kelompok Komisi IV FPKS ini mengatakan, bahwa Perpres No.3/2017 mengamanatkan sebanyak 5 program dan 28 kegiatan yang harus segera ditindak lanjuti secara strategis oleh berbagai kementerian. Beberapa amanat Perpres tersebut, kata dia, yang saat ini pelaksanaannya sangat lamban yaitu pembangunan 4.787 kapal ikan berukuran di bawah 30 gros ton (GT) oleh Pemerintah dan 12.536 kapal ikan di atas 30 GT oleh swasta.

“Sebagai contoh pemerintah (KKP) sampai pada agustus 2019 baru merealisasikan 2200-an kapal perikanan berbagai ukuran. Atau hanya setengah dari target output sebesar 4787 diakhir 2019. Tentunya hal ini akan sangat mempengaruhi kegiatan produksi,” jelasnya.