Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara DPRD Akui Dasar Hukum Pembahasan RPJPMD Lampung Utara Masih Lemah

DPRD Akui Dasar Hukum Pembahasan RPJPMD Lampung Utara Masih Lemah

2146
BERBAGI
Ketua sementara DPRD ‎Lampung Utara, Rendy Apriansyah
Ketua sementara DPRD ‎Lampung Utara, Rendy Apriansyah

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Ketua sementara DPRD Lampung Utara, Rendy Apriansyah‎, mengakui dasar hukum yang akan digunakan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 masih belum begitu kuat. ‎Inilah alasan yang membuat mereka berencana berkonsultasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri.

‎”Kami (eksekutif dan legislatif) akan berkonsultasi dengan Kemendagri terkait persoalan ini secepatnya,” kata Rendy di gedung DPRD Lampung Utara, Senin (16/9/2019).

Konsultasi ini untuk memastikan apakah surat dari Kemendagri terkait peluang pembahasan RPJMD dilakukan oleh pimpinan sementara DPRD dapat dijadikan dasar hukum yang kuat. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan akan benar – benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“‎Pada dasarnya, sepanjang aturan memang membolehkannya, kami pasti siap untuk melakukannya dan begitu pun sebaliknya. Kami siap tidak menerima ketimbang melanggar hukum,” paparnya.

Sayangnya, Rendy belum dapat memastikan kapan konsultasi itu akan dilakukan karena anggaran untuk itu masih belum tersedia meski waktu yang tersisa hanya tinggal sembilan hari. Tanggal 25 September menjadi batas waktu pengesahan RPJMD terhitung sejak pelantikan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara pada 25 Maret. Penetapan RPJMD sendiri diberikan waktu selambatnya enam bulan sejak kepala daerah terpilih dilantik.

“Enggak tahu waktunya kapan karena uangnya belum ada, tapi pokoknya kami upayakan secepatnya,” jelas dia.

‎Di sisi lain, Penjabat Sekretaris Kabupaten, Sofyan membenarkan rencana konsultasi tersebut. Namun, ia belum dapat memastikan apakah akan turut serta dalam konsultasi itu.

“Kalau memang diajak, tentu saya akan ikut ke sana,” ‎selorohnya.

Sebelumnya, kalangan DPRD Lampung Utara membantah klaim dari Pemkab Lampung Utara terkait potensi penetapan atau pembahasan RPJMD 2019-2024 oleh pimpinan DPRD sementara.

Alasannya karena surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang diklaim dapat menjadi dasar hukum untuk membahas atau menetapkan RPJMD tidak cukup kuat. Perlu payung hukum yang lebih kuat jika ingin merealisasikan wacana tersebut.

“Dengan waktu yang kian mepet seperti ini, kami pesimistis RPJMD dapat dibahas atau ditetapkan tepat waktu,” kata anggota DPRD Lampung Utara asal Partai Demokrat, Herwan Mega, Jumat.

Banyak alasan atau pertimbangan yang menjadikannya tidak yakin ‎jika RPJMD dapat disahkan tepat waktu. Alasan – alasannya, yakni ‘lemahnya’ dasar hukum pembahasan atau penetapan RPJMD, dan belum terbentuknya alat kelengkapan dewan.

“‎Surat edaran dari Kemendagri itu belum cukup kuat untuk dijadikan landasan hukum. Belum lagi, AKD‎ yang belum terbentuk, sedangkan pembahasan RPJMD dilakukan di tingkat komisi,” tegasnya.

Loading...