Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara DPRD Alokasikan Rp5,5 Miliar untuk Pemilihan Wakil Bupati Lampung Utara

DPRD Alokasikan Rp5,5 Miliar untuk Pemilihan Wakil Bupati Lampung Utara

173
BERBAGI
Kantor DPRD Lampung Utara
Kantor DPRD Lampung Utara

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–DPRD Lampung Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,5 Miliar untuk pemilihan Wakil Bupati pada tahun 2021 mendatang. Anggaran itu masuk ke dalam anggaran DPRD Lampung Utara tahun 2021.

“Anggaran untuk pemilihan wakil bupati mendatang telah disiapkan untuk tahun depan,” kata Kepala Bagian Keuangan, M. Salahuddin HS, Rabu (25/11/2020).

‎Ia mengatakan, besaran anggaran yang telah dialokasikan mencapai angka sebesar Rp5,5 Miliar. Anggaran itu masuk ke dalam anggaran DPRD Lampung Utara tahun 2021 mendatang.

“Yang dipersiapkan sebesar Rp5,5 Miliar,” terangnya.

Anggaran itu akan dipergunakan untuk seluruh tahapan yang harus dilalui dalam pemilihan wakil bupati termasuk paripurna penetapan wakil bupati terpilih.‎ Perkiraannya mungkin tahapan itu dimulai sejak awal tahun.

“Secara detilnya, saya enggak begitu mengetahui tahapan – tahapannya. ‎Yang jelas, anggaran itu untuk tahapan awal hingga tahapan akhir pemilihan wakil bupati,” jelas dia.

‎Pasca naik statusnya Budi Utomo dari wakil bupati menjadi bupati pada 3 November lalu, praktis posisi wakil bupati kini tidak bertuan. Mengenai sosok wakil bupati, Bupati Budi Utomo ‘mewajibkan’ calon pendampingnya di masa mendatang memiliki kesamaan visi dan misi dengannya. ‎Kesamaan visi dan misi merupakan kriteria utama supaya roda pemerintahan dapat terus stabil.

“Kalau semangatnya sebagai putra daerah untuk membangun Lampung Utara bukan semata-mata untuk kepentingan politik, dengan siapa pun saya siap bergandengan,” kata Budi Utomo, disela sela kegiatan silaturahmi bersama insan pers, LSM, Ormas, OKP, serta Organisasi Mahasiswa, di rumah jabatannya, Jumat (06/11/2020).

Menurutnya, tahap awal untuk mencari pendamping dalam memimpin Lampung Utara yaitu menetapkan kriterianya terlebih dahulu. Di mana, jika tidak ada niatan lain di balik keinginan menjadi orang nomor dua di kabupaten setempat, maka sosok tersebut akan menjadi pertimbangan.