Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara DPRD dan Pemkab Lampung Utara Sepakati 20 Raperda

DPRD dan Pemkab Lampung Utara Sepakati 20 Raperda

80
BERBAGI
‎Bupati Budi Utomo menandatangani nota kesepakatan bersama tentang Propemperda 2021
‎Bupati Budi Utomo menandatangani nota kesepakatan bersama tentang Propemperda 2021

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Sebanyak 20 Rancangan Peraturan Daerah Lampung Utara akan dibahas bersama oleh Pemkab dan DPRD pada tahun 2021 mendatang. Penetapan ke-20 Raperda itu ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD, Senin pagi (16/11/2020).

‎”Total ada 20 Raperda yang ditetapkan ke dalam Propemperda untuk dibahas bersama dengan pihak eksekutif pada tahun 2021 mendatang,” kata juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Lampung Utara, Agung Utomo dalam sidang paripurna DPRD.

Menurut Agung, penetapan Program Pembentukan Perda (Propemperda) merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum dibahas bersama. Hal ini dikarenakan Propemperda bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif, dan menetapkan skala prioritas yang berkesinambungan, serta dijadikan sebagai pedoman bersama dalam penyelenggaraan pembangunan.

‎‎”Penetapan ke-20 Raperda itu juga bertujuan untuk menyepakati landasan hukum, instrumen hukum pencegah sengketa, mengatur perilaku masyarakat dan aparat, dan untuk menyesuaikan aturan yang sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Politisi asal PKS itu kemudian merinci ke-20 Raperda yang akan dibahas di tahun depan. Ke-20 Raperda ‎itu sebelas berasal dari pihak eksekutif, dan sembilan dari pihak legislatif. Raperda dari pihak eksekutif itu di antaranya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020, Raperda APBD perubahan 2021, Raperda APBD 2022.

Sementara, Ra‎perda usul inisiatif DPRD di antaranya tentang ketertiban umum, pembentukan Propemperda, BUMD, kemiskinan, dan keterbukaan informasi. Propemperda yang telah disampaikan itu diharapkan akan segera disetujui.

“Semoga, ke-20 Raperda itu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Propemperda tahun 2021,” harapnya.

Di sisi lain, Bupati Budi Utomo ‎menuturkan, penetapan Propemperda diatur dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Propemperda harus ditetapkan melalui sidang paripurna DPRD supaya dapat dibahas di masa mendatang.

“‎Penetapan Propemperda ‎untuk memberikan gambaran pembahasan Raperda di tahun mendatang, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada pengajuan Raperda di luar itu,” katanya.