Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara DPRD dan Pemkab Lampura Sepakati RAPBD Lampung Utara 2019

DPRD dan Pemkab Lampura Sepakati RAPBD Lampung Utara 2019

119
BERBAGI
Bupati Agung Ilmu Mangkunegara menandatangani nota kesepakatan RAPBD Lampura tahun 2019
Bupati Agung Ilmu Mangkunegara menandatangani nota kesepakatan RAPBD Lampura tahun 2019

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi — DPRD dan Pemkab Lampung Utara menandatangani nota kesepakatan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2019 senilai Rp1.906‎.551.285.237,00‎ di gedung DPRD, Kamis (29/11/2018) sekitar pukul 15.55 WIB.

Sidang paripurna penandatanganan nota kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD ini dipimpin oleh Ketua DPRD, Rachmat Hartono dan dihadiri langsung oleh Bupati Agung Ilmu Mangkunegara. Adapun jumlah anggota legislatif yang hadir berjumlah 33 anggota.

“‎Total pendapatan daerah dalam RAPBD tahun 2019 berjumlah Rp1.906‎.551.285.237,00,” terang juru bicara Panitia Khusus Badan Anggaran tentang RAPBD tahun 2019, Mukhlis dalam sidang paripurna, Kamis (29/11/2018).

Pendapatan daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp144.253.163.441,00‎, Dana Perimbangan sebesar Rp1.309‎.595.640.014,00‎, dan Lain – lain pendapatan yang sah sebesar Rp452.702.507.265,00.

Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk kedua kelompok belanja daerah, yakni belan‎ja langsung dan belanja tidak langsung. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung mencapai angka Rp747.408.000.000, sedangkan alokasi anggaran belanja tidak langsung mencapai Rp1.207.160.259.755,00.

“Hasil pembahasan Panja Banggar juga meminta pihak eksekutif untuk lebih menggali ‎pelbagai potensi PAD dan memprioritaskan pelbagai program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat,” katanya.

‎Sementara itu, Bupati Agung Ilmu Mangkunegara menuturkan bahwa penandatanganan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan kecintaan semua pihak khususnya pihak legislatif terhadap Lampung Utara.

Dengan penandatanganan ini maka landasan hukum dalam melanjutkan laju pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat tinggal selangkah lagi. Sebab, RAPBD ini harus terlebih dulu dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD.

“Terima kasih atas kerja keras semua pihak khususnya rekan – rekan legislatif yang sudah mengantarkan RAPBD ini hingga dapat disepakati hari ini,” jelas suami Endah Kartika Prajawati itu.

Loading...