Beranda Politik DPRD Lampung DPRD Lampung Dialog dengan HMI Terkait Ombinus Law

DPRD Lampung Dialog dengan HMI Terkait Ombinus Law

1385
BERBAGI

TERASLAMPUNG.COM — DPRD Lampung berdialog dengan para pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandarlampung terkait  RUU Cipta kerja yang telah disahkan menjadi UU di ruang sidang Komisi  DPRD Provinsi Lampung, Selasa (13/10/2020).

Pengurus HMI menyampaikan sejumlah alasan penolakan terhadap UU yang kontroversial itu. Antara lain adalah soal prosedur pengesahan RUU Ciptaker (Omnibus Law) yang dirasa cacat hukum.

Bidang PAO HMI Cabang Bandarlampung, Abdullah Majid, meminta DPRD Provinsi Lampung untuk memaparkan perbedaan UU Ketenagakerjaan sebelumya dengan RUU Ciptaker (Omnibus Law) tersebut.

“Sebagai bagian dari lembaga Legislatif dan yang kami anggap faham tentang Undang-Undang, maka kami ingin Bapak-bapak anggota DPRD Provinsi Lampung ini untuk memaparkan perbedaan antara UU Ketenagakerjaan yang sebelumnya dengan Omnibus Law, sampel saja tidak usah semua,” kata Abdullah Majid.

Menurut Majid, prosedur pembuatan UU ini ada yang salah baik terkait soal waktu, partisipasi publik, dan maupun komunikasinya dengan publik.

Para pengurus HMI juga mempertanyakan sikap para anggota DPRD Lampung terkait UU yang dinilai kontroversial itu.

Ketua Komisi I DPRD Lampung, Yozirizal, menegaskan dirinya sejak awal sudah menolak RUU Omnibus Law.

“Secara pribadi dan sebagai anggota DPRD Lampung saya menolak. Begitu juga dengan Fraksi Demokrat. Saya kira sikap Demokrat sudah jelas. Fraksi Demokrat di DPR RI melakukan walk out dan menolak pengesagan UU tersebut,”  kata Yozi.

Mardani Umar dan Ade Utami Ibnu, anggota Komisi I dari PKS mengungkapkan hal yang sama.

Penolakan juga disampaikan anggota Komisi V DPRD Lampung dari Fraksi PAN, Suprapto.

“Saya dari Fraksi PAN menolak UU Omnibus Law. Sikap saya berbeda dengan anggota lain yang mungkinmenerina pengesahanUU tersebut,” katanya.

Usai dialog, anggota Dewan dan pengurus HMI menandatangani Nota Sepemahaman yang isinya menolak UU Ciptaker (Omnibus Law).Inti dari Nota Kesepahaman tersebut adalah mereka sepakat menolak UU Omnibus Law.