Beranda News Pusiban DPRD Lampung Ngotot Minta Pemprov Lepas Aset Lahan 189 Ha di Way...

DPRD Lampung Ngotot Minta Pemprov Lepas Aset Lahan 189 Ha di Way Dadi dan Harapan Jaya

145
BERBAGI
Sekretaris Komisi I DPRD Lampung, Bambang Suryadi (Foto: Teraslampung.com/Ariftama)
Sekretaris Komisi I DPRD Lampung, Bambang Suryadi (Foto: Teraslampung.com/Ariftama)

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com–Komisi I DPRD provinsi Lampung ngotot menggebu mendesak Pemprov Lampung melepas aset milik Pemprov Lampung di Kelurahan Way Dadi dan Harapan Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandarlampung, seluas 189 hektare. Selama ini lahan tersebut banyak dikuasai warga.

Pelepasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di aset Pemprov itu hingga kini belum ada kejelasan.

“Kami masih menunggu data jumlah penduduk yang menghuni lahan Waydadi. Komisi I terus berkomitmen untuk menyelesaikan pelepasan HPL kepada masyarakat Waydadi dan Harapan Jaya. Sebab, komisi I sudah membahas hal tersebut bersama Badan Pertanahan Nasional dan Biro Aset dan Perlengkapan Pemprov Lampung. Kami meminta data jumlah kepala keluarga (KK) sama Pemprov,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Lampung Bambang Suryadi, usai rapat paripurna di DPRD Lampung, Senin (23/3).

Bambang mengatakan, selain jumlah penduduk, Komisi I juga luas mendata fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berdiri di atas lahan Waydadi.

“Semua fasilitas itu kan tidak mungkin dilepas begitu saja,” jelasnya.

Menurut Bambang,  lahan Waydadi dan Harapan Jaya yang akan dilepas kepada warga hanya lahan yang berpenghuni saja. “Kalau fasum dan fasosnya tetap milik Pemprov Lampung,” tambahnya.

Bambang menegaskan, jika semua syarat telah dilengkapi Pemprov Lampung, maka proses pelepasan HPL Waydadi segera diproses.

“Kami kasih waktu satu minggu untuk data itu, kalau sudah selesai ya segera kita sampaikan kepada unsur pimpinan agar paripurna peretujuan dewan bisa segera terlaksana,” ujarnya.

Komisi I menargetkan paripurna pelepasan HPL itu bisa dilaksanakan pada April 2015. “Kalau Maret ini sulit, karena kita saat ini fokus soal pembahasan raperda (rancangan peraturan daerah),” kata Bambang.

Ariftama

Loading...