Beranda News DPRD Lampung Sahkan Perda Rembug Desa dan Kelurahan

DPRD Lampung Sahkan Perda Rembug Desa dan Kelurahan

71
BERBAGI
Rapat Paripurna DPRD Persetujuan dan Pengesahan Perda Rembug Desa dan Kelurahan, Senin (27/6/2016).

TERASLAMPUNG.COM — DPRD Lampung mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Lampung, dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung, Senin (27/6).

Perda Rembug Desa dan Kelurahan antara lain mengatur tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Rembug Desa dan Kurahan; tugas dan fungsi Gubernur hingga Kepala Desa/Lurah, Kapolda hingga Babimkamtibmas, Danrem hingga Babinsa, serta struktur pemerintahan lainnya hingga perangkat di bawahnya.

“Perda juga mengatur mengenai pembiayaan serta sangsi – sangsi terhadap penuntasan Konflik di Provinsi Lampung,” kata Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal itu diawali dengan paparan Juru Bicara Panitia Kerja Raperda Rembug Desa dan Kelurahan, Bambang Suryadi, tentang hasil kajian Panitia Kerja Raperda. Dalam paparannya, Bambang Suryani menyatakan timbulnya konflik di masyarakat disebabkan adanya persoalan sosial yang tidak selesai.

Rapeda ini diajukan Pemprov Lampung sejak tahun lalu.DPRD Lampung telah membahas Raperda tersebut  sejak tanggal 19 Oktober 2015 yang lalu.

Waki Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, berharap  Perda ini nanti dapat diimplemenmsikan di tengah-tengah masyarakat untuk mendukung terciptanya situasi daerah Lampung yang kondusif, aman dan damai melalui pencegahan terjadinya konflik sedini mungkin dan upaya-upaya penyelesaiannya.

“Bagaimanapun mencegah konflik itu jauh lebih baik daripada menyelesaikan konflik. Sebelum konflik membesar, ada baiknya semuanya dimusyawarahkan dari tingkatan terendah,” kata Bachtir Basri.

Selain Wagub Bachtiar Basri, hadir pada Rapat Paripurna DPRD Lampung, antara lain Kapolda Lampung, Danrem Garuda Hitam, Danlanal Lampung, Danlanud, Dan Brigif, para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, kepala Satker, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan akivis NGO.