Beranda Iklan Advetorial DPRD Lampung Utara Berikan 8 Catatan Atas LKPj Bupati Tahun 2019

DPRD Lampung Utara Berikan 8 Catatan Atas LKPj Bupati Tahun 2019

496
BERBAGI
Plt Bupati Lampung Utara Budi Utomo menerima catatan Pansus DPRD dari Ketua DPRD Lampung Utara, Romli.jpg
Plt Bupati Lampung Utara Budi Utomo menerima catatan Pansus DPRD dari Ketua DPRD Lampung Utara, Romli.jpg

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi–DPRD Lampung Utara memberikan delapan catatan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun anggaran 2019. Pelbagai catatan itu disampaikan dalam sidang paripurna dengan agenda laporan hasil pembahasan Panitia Khusus LKPj di gedung DPRD, Rabu (29/4/2020).

Pantauan Teraslampung.com di lokasi, sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lampung Utara, Romli ini dihadiri tak kurang dari 23 anggota DPRD Lampung Utara. Plt Bupati Budi Utomo dan sejumlah petinggi Pemkab Lampung Utara terlihat hadir dalam ruang sidang.

“Pertama, pihak eksekutif harus mengatasi data penerima bantuan sosial dan meningkatkan kinerja operator di desa – desa,” jelas juru bicara Pansus, Marlena dalam sidang paripurna.

Plt Bupati Lampung Utara, Budi Utomo membacakan tanggapan atas rekomendasi Pansus DPRD Lampura terkait LKPj (1)

Catatan kedua,  pemerintah hendaknya mengatasi masalah parkir dan Badan Layanan Umum Daerah. Ketiga, pemerintah juga harus memperhatikan pemerataan tenaga pengajar, kepala sekolah sesuai dengan peraturan yang ada.

Keempat, pemerintah juga hendaknya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di puskesmas – puskesmas agar pelayanan kesehatan berlangsung maksimal. Kelima, penyusunan anggaran di masing – masing instansi harus berdasarkan skala prioritas program/kegiatan sehingga penyerapan anggaran ‎dapat maksimal.

Keenam, pemerintah hendaknya mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah Lampung Utara. Selanjutnya, pihak eksekutif diminta untuk menyelesaikan segala hal yang telah direkomendasikan pada LKPj tahun 2018 silam.

‎Di lain sisi, Wakil Bupati Budi Utomo mengatakan bahwa pemberian catatan ini merupakan wujud sinergitas dan harmonisasi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif. Pihaknya akan segera menindaklanjuti catatan – catatan yang diberikan semaksimal mungkin.

Suasana sidang paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus LKPj tahun 2019 (1)
Suasana sidang paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus LKPj tahun 2019 (1)

Adapun penyelesaian hutang proyek tahun 2017 dan 2018 yang termasuk dalam catatan LKPj 2018, Budi menuturkan, ‎95 persen hutang proyek 2017 telah dibayarkan, sedangkan hutang proyek 2018 masih menunggu persidangan.

“Untuk catatan – catatan tahun 2018 lainnya juga sudah ditindaklanjuti,” kata dia.

Terkait LKPj 2019, Fraksi PKB di DPRD Lampung Utara mengancam akan mengusulkan hak interplasi kepada Kepala Daerah Lampung Utara. Alasannya, pihak eksekutif dinilai tidak mengindahkan seluruh catatan yang diberikan pada tahun 2018 silam.

“Pemkab Lampung Utara sama sekali tidak ‎mengindahkan delapan rekomendasi Pansus DPRD makanya dalam sidang paripurna kemarin, Fraksi PKB memilih walk out (ke luar),” tegas Ketua Fraksi PKB di DPRD Lampung Utara, Tabrani Rajab, (23/4/2020).

Plt Bupati Lampung Utara, Budi Utomo menerima 8 rekomendasi Pansus LKPj dari Ketua DPRD Lampura, Romli (1)
Plt Bupati Lampung Utara, Budi Utomo menerima 8 rekomendasi Pansus LKPj dari Ketua DPRD Lampura, Romli (1)

Sedianya, Pemkab Lampung Utara menjalankan seluruh rekomendasi yang telah diberikan. Alasannya, rekomendasi itu dikeluarkan oleh Panitia Khusus usai melakukan pembahasan seputar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban bupati pada bulan Maret 2019.

Delapan rekomendasi itu di antaranya, yakni penyelesaian hutang kepada kontraktor tahun 2018, langkah antisipasi terhadap kekosongan blanko KTP/KK/akte‎. Lalu, pencegahan kelangkaan pupuk, promosi/mutasi yang mengedepankan profesionalitas. Kelima, harus ada pemerataan dan penyerapan pagu anggaran. Keenam, ‎menghindari adanya klaim program pusat yang dikaitkan dengan politik. Ketujuh, membina partai politik supaya harmonisasi dapat terus terjaga.

“Pemberian rekomendasi atau catatan oleh DPRD itu diatur dalam Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah,” papar Ketua PKB Lampung Utara ini.

ADVETORIAL

Loading...