DPRD Lampung Utara Minta Hasil Evaluasi APBD 2022 Dibahas Lagi

  • Bagikan
Emil Kartika Chandra
Emil Kartika Chandra

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–DPRD Lampung Utara menginginkan, adanya pembahasan kembali mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah‎ (APBD) tahun 2022 usai dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Langkah ini dipandang perlu supaya kesalahan yang sama tidak terulang di masa mendatang.

Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD Lampung Utara tentang RAPBD tahun 2022 dilakukan pada Senin kemarin (22/11/2022). Usai kesepakatan ini, RAPBD harus disampaikan ke Pemprov Lampung untuk dievaluasi. Setelah evaluasi rampung, baru RAPBD dapat ditetapkan menjadi sebuah peraturan daerah.

“‎Harapan saya setelah dievaluasi makan akan dibahas kembali dengan Badan Anggaran,” terang anggota DPRD Lampung Utara, Emil Kartika Chandra, Selasa (23/11/2021).

Emil beralasan, langkah ini cukup penting untuk dilakukan. Tujuannya, supaya apa yang menjadi sorotan dari Pemprov Lampung tidak lagi terulang di masa mendatang. ‎Apa yang disampaikannya ini bukan berarti ia menganggap adanya potensi kesalahan dalam APBD tahun 2022.

‎”Saya tidak akan berprasangka bahwa terjadi anggaran yang tidak tepat. Saya hanya ingin tahu apa yang menjadi catatan Pemprov Lampung,” paparnya.

‎Persoalan mengenai hasil evaluasi APBD juga sempat diutarakan oleh Emil pada sidang paripurna DPRD dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 di gedung DPRD, Selasa (8/6/2021).

‎Kala itu, ia bahkan mencurigai Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada legislatif bukanlah RKA sebenarnya. Alasannya, terdapat perbedaan besar dalam RKA yang disampaikan dan RKA hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Lampung.

“Kecurigaan saya, mohon maaf bukan saya menuduh. Kecurigaan saya ada dua RKA yang disuguhkan OPD-OPD pada ‎kami,” tegas dia.

Kecurigaannya ini berawal dari fakta yang ditemukan olehnya di OPD. Semasa pembahasan RKA bersama OPD, pihaknya sama sekali tidak memuat adanya proyek pembangunan fisik di sebuah OPD. Namun, ternyata selepas evaluasi Pemprov Lampung, muncul sejumlah proyek – proyek fisik di OPD tersebut.

“‎Saya bingung dari mana anggarannya ini, sementara selaku anggota Badan Anggaran, saya tidak pernah membahasnya di sana,” paparnya.

Temuannya itu sempat ia pertanyakan langs‎ung pada OPD terkait. Sayangnya, ia tak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pejabat terkait. Pejabat tersebut beralasan bahwa kegiatan itu muncul setelah evaluasi APBD. Ke depannya, ia berharap, temuan serupa tak lagi terulang.

  • Bagikan