Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara DPRD Lampura Dukung Kontraktor Lokal Dilibatkan dalam Proyek Pembangunan

DPRD Lampura Dukung Kontraktor Lokal Dilibatkan dalam Proyek Pembangunan

67
BERBAGI

Feaby/Teraslampung.com

Kotabumi–Anggota Komisi I DPRD Lampung Utara, Syamsu Nurman, mendukung penuh upaya para kontraktor lokal yang menuntut perhatian dari Pemkab. Menurutnya, yang dituntut oleh para kontraktor lokal itu merupakan sesuatu yang wajar karena mereka juga bagian dari masyarakat Lampung Utara yang harus diperhatikan oleh Pemkab.

“Tuntutan para kontraktor itu wajar .Sudah selayaknya Pemkab memperhatikan mereka ketimbang kontraktor luar daerah,” tegas Syamsu, Kamis (12/5).

Politis PKB ini mengatakan, tak ada alasan Pemkab untuk tidak memperhatikan para kontraktor lokal dengan banyaknya proyek pembangunan yang mencapai sekitar ‎1.608 paket. Dengan banyaknya paket proyek tersebut, ia mengaku tak habis pikir mengapa masih banyak kontraktor lokal yang tak terakomodir dalam pelaksanaan proyek pembangunan tahun ini. Padahal, menurutnya, proyek – proyek pembangunan inilah yang menjadi tumpuan ekonomi para kontraktor lokal untuk menghidupi keluarga mereka.

“Jangan serakah dong. Masa semua diberikan ke kontraktor luar dan yang lokal enggak dikasih. Mau tender terbuka kek, tender tertutup kek, saya rasa kontraktor di sini juga sudah paham aturan main itu,” kata dia tanpa mau menjelaskan apa yang dimaksud dengan tender tertutup tersebut.

‎Sementara mengenai jarang ngantornya Kepala Dinas PU, Syahbudin, Syamsu menambahkan, mestinya Bupati memberikan teguran kepada yang bersangkutan karena ini menyangkut pelaksanaan pembangunan. Jika memang terbukti jarang ngantor, tak ada alasan Bupati menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang ada.

“Semua itu tergantung pak Bupati untuk memilih siapa – siapa saja yang akan duduk di kabinetnya. Tapi, masyarakat itu bisa menilai loh, mana yang bagus dan mana yang tidak,” sindirnya.

Seratusan kontraktor lokal Lampung Utara berunjuk rasa di tiga titik di wilayahnya yakni di depan kantor Pemkab, di kawasan tugu Payan Mas dan berakhir di gedung DPRD. Mereka menuntut Pemkab memprioritaskan kontraktor lokal ketimbang kontraktor impor dalam pelaksanaan proyek pembangunan tahun ini. Mereka juga menuntut Mabes Polri untuk melakukan investigasi terhadap tender proyek yang digelar oleh Layanan Pengadaan Sistem Elektronik. Sebab, mereka menuding ada campur tangan hacker (peretas komputer) yang membuat mereka tak bisa mengikuti proses tender elektronik.