Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara DPRD Lampura Minta PT TWBP Tidak Beroperasi

DPRD Lampura Minta PT TWBP Tidak Beroperasi

263
BERBAGI
Rapat ke-8 yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Lampung Utara untuk menyelesaikan konflik warga Desa Blambanganpagar dengan PT.TWBP
Rapat ke-8 yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Lampung Utara untuk menyelesaikan konflik warga Desa Blambanganpagar dengan PT TWBP.

Feaby Handana |Teraslampung.com

Kotabumi — DPRD Lampung Utara meminta pihak perusahaan Luhur Perkasa Maju Dinamika‎ atau PT Tunas Wibawa Bhakti Persada untuk tetap‎ tidak beroperasi sementara.

Keputusan itu diambil di akhir rapat bersama perwakilan PT TWBP, lintas komisi, dan perwakilan warga Desa Blam‎banganpagar, Jumat pagi (21/2/2020). Rapat edisi kedelapan ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Lampung Utara, Joni Bedyal.

Sebelumnya, pada Kamis (20/2/2020), pihak legislatif dan eksekutif bersama perwakilan warga Desa Blambanganpagar, Lampung Utara ‎memeriksa kondisi limbah perusahaan. Singkat cerita, mereka sepakat untuk menutup sementara kantor perusahaan itu.

‎”Selama dua atau tiga hari ke depan, kami minta pihak perusahaan tetap tidak beroperasi sebelum pemilik perusahaan menghadiri undangan rapat berikutnya,” tegas Joni.

Politisi dari Partai Demokrat itu mengatakan, kehadiran pemilik perusahaan sangat diharapkan. Tujuannya untuk mengurai persoalan antara warga dengan perusahaan. Selama ini, pihak perusahaan hanya mengutus perwakilan yang sama sekali tidak dapat mengambil kebijakan.

“Kehadiran beliau sangat diharapkan guna menyelesaikan persoalan ini,” katanya.

Herwan Mega meminta pihak perusahaan lebih memperhatikan limbah yang diduga telah mencemari sumber air bersih warga. Air yang tercemar itu menyebabkan gatal – gatal jika terkena kulit.

“Tolong perhatikan limbah itu karena membuat bisa gatal – gatal kalau kena kulit,” tegas dia.

Kuasa hukum pemilik perusahaan, Ujang Tomi menjelaskan, kliennya sedang mengkaji seluruh tuntutan warga. Pengkajian ini dilakukan untuk menentukan langkah apakah tuntutan itu dipenuhi atau tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan.

“Pemilik perusahaan sedang mengkaji semua aspirasi dari warga,” katanya dalam rapat.

Rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Lampung Utara membahas konflik PT‎ TWBP dengan warga Desa Blambanganpagar kali ini adalah RDP yang ke-8. Bahkan, meski RDP ini telah menjadi rapat lintas komisi ternyata belum jua menghasilkan keputusan apapun. Penyebabnya, pemilik perusahaan pengolah tepung tapioka yang dapat mengambil keputusan tidak pernah nongol batang hidungnya dalam RDP.

Loading...