DPRD Lampura Sahkan APBD Perubahan 2017 Lampung Utara

Wakil Bupati Sri Widodo menandatangani pengesahan RAPBPD Lampung Utara 2017 menjadi Perda APBD Perubahan 2017.
Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–DPRD Lampung Utara mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (Raperda APBDP) tahun anggaran 2017 menjadi Perda APBD Perubahan 2017, di Gedung DPRD, Rabu (13/9/2017).

‎Paripurna pengesahan RAPBDP ini dipimpin oleh Wakil Ketua I, Nurdin Habim dan dihadiri tak kurang dari 37 anggota DPRD tersebut. ‎Sementara dari perwakilan Pemkab, Bupati Agung Ilmu Mangkunegara mendelegasikan Wakil Bupati Sri Widodo untuk hadir.

Menurut Ketua Panitia Kerja Badan Anggaran RAPBDP, Madri Daud, jumlah pendapatan RAPBDP tahun 2017 mencapai Rp1.802.764.563.355. Nilai tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 118.102.364.090, dana perimbangan sebesar Rp1.354.338.967.487 dan lain-lain pendaparan daerah yang sah sebesar Rp330.323.231.778.

Sementara untuk jumlah belanja sebesar Rp1.935.354.121.705 yang terbagi ke dalam dua jenis belanja, yakni belanja tidak langsung dan Belanja langsung. Besaran belanja tidak langsung mencapai Rp 811.262.561.546, sedangkan belanja langsung jumlahnya mencapai Rp1.124.091.560.159.

Adapun defisit anggaran dalam RAPBDP, menurut Madri, mencapai Rp132.589.558.350. Namun, defisit itu diperkirakan dapat teratasi oleh berbagai asumsi pemasukan. Jumlah defisit ini jauh berkurang jika dibandingkan dengan defisit APBD 2017 lalu yang mencapai Rp277 Miliar.

“Alhamdulilah sudah terjadi penguranan defisit dari Rp277 miliar. Insya Allah dengan asumsi – asumsi bisa diatasi,” terang dia.

Usai pemaparan tersebut, pimpinan paripurna menanyakan kepada koleganya apakah RAPBDP yang telah dibahas dapat disahkan menjadi Perda APBD. Seluruh anggota yang hadir sepakat bahwa RAPBDP itu layak ditingkatkan statusnya menjadi Perda APBD.

“Apakah RAPBDP ini dapat disetujui untuk ditingkatkan menjadi Perda,” kata Nurdin yang langsung diamini oleh seluruh anggota DPRD.

Di sisi lain, Wakil Bupati Sri Widodo meng‎atakan, tahapan selanjutnya usai pengesahan Raperda ini ialah menyampaikan Perda APBDP kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk dievaluasi sehingga dapat memperoleh nomor register tentang pembentukan produk hukum daerah.

‎”Terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh anggota dewan yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya serta bekerja keras bersama untuk mewujudkan dan pelaksanaan percepatan pembangunan di daerah yang kita cintai ini,” terang orang nomor dua di Lampung Utara itu.