Beranda News Teras Lampura DPRD Lampura Sahkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018

DPRD Lampura Sahkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018

366
BERBAGI
Penandatanganan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Wakil Bupati Budi Utomo dan Ketua DPRD Lampung Utara, Rachmat Hartono
Penandatanganan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Wakil Bupati Budi Utomo dan Ketua DPRD Lampung Utara, Rachmat Hartono

Feaby|Teras‎lampung.com

Kotabumi — DPRD Lampung Utara kembali meminta pihak eksekutif untuk segera menyelesaikan persoalan proyek tahun 2018. Permi‎ntaan ini disampaikan dalam catatan dari Panitia Kerja Badan Anggaran tentang Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Selasa sore (30/7/2019).

“Panja Banang memberikan tiga catatan kepada pihak eksekutif, salah satunya ialah menyelesaikan persoalan proyek tahun 2018,” kata juru bicara Panja Banggar, Ahmad Sampurna dalam sidang.

Ahmad menjelaskan, penyelesaian persoalan proyek ini dilakukan dengan mengalokasikan anggaran pembayaran kepada pihak ketiga dalam Perubahan APBD 2019. Jika tidak memungkinkan dalam Perubahan APBD 2019 maka pihak eksekutif dapat mengalokasikannya pada APBD 2020 mendatang.

“Mohon dianggarkan pada Perubahan APBD 2019 atau 2020 mendatang karena hal ini sesuai perintah BPK dan hasil konsultasi dengan pihak Kemendagri,” terangnya.

Panja Banang juga meminta pihak eksekutif untuk ‎lebih jeli dalam hal pemerataan penyerapan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Selama ini, penyerapan anggaran di setiap OPD terbilang rendah.

“Kami juga minta adanya pemerataan penyerapan anggaran di OPD-OPD,” kata dia.

‎Di tempat sama, Wakil Bupati Budi Utomo menyadari masih banyak kekurangan yang dilakukan oleh pemerintahannya sehingga diperlukan penyempurnaan.

“Kami berterima kasih ‎dan bersyukur karena Raperda tentang pelaksanaan APBD ini sudah disetujui sehingga dapat ditingkatkan menjadi Perda,” terangnya.

Adapun mengenai persoalan proyek 2018, Budi mengatakan, mereka masih menunggu keputusan dari Pengadilan Negeri sebelum mengambil kebijakan. Jika memang PN memerintahkan untuk mengalokasikan pembayarannya maka pihaknya akan melakukan itu.

“Proses mediasi tentang proyek 2018 masih berjalan di PN,” tutur dia.

Sidang paripurna kemudian diakhir dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemkab Lampung Utara. Penandatangan ini diwakilkan oleh Wakil Bupati Budi Utomo dan Ketua DPRD Lampung Utara, Rachmat Hartono.

Loading...