Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara DPRD Lampura Sampaikan Tujuh Catatan tentang Pelaksanaan APBD 2019

DPRD Lampura Sampaikan Tujuh Catatan tentang Pelaksanaan APBD 2019

236
BERBAGI
Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo didampingi oleh Ketua DPRD, Romli menandatangani kesepakatan peningkatan status Raperda ‎Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lampung Utara tahun 2019 menjadi Perda.
Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo didampingi oleh Ketua DPRD, Romli menandatangani kesepakatan peningkatan status Raperda ‎Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lampung Utara tahun 2019 menjadi Perda.

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lampung Utara tahun 2019 disetujui ditingkatkan menjadi peraturan daerah. Kesepakatan ini diputuskan dalam sidang paripurna DPRD Lampung Utara, di gedung legislatif, Kamis (30/8/2020).

Sebelum kesepakatan itu dituangkan dalam kesepakatan bersama, juru bicara panitia khusus badan anggaran raperda tersebut, Tabrani Rajab menyampaikan sejumlah catatan. Sedikitnya ada tujuh catatan yang dibacakan dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Romli itu.

Pertama, pihak eksekutif diminta untuk menindaklanjuti pelbagai temuan dari BPK di setiap organisasi perangkat daerah. Kedua, OPD harus lebih rasional dalam menyusun dan mengalokasikan anggaran. Tujuannya supaya serapannya dapat berjalan maksimal.

“Ketiga, harus adanya optimalisasi pengawasan dan pembinaan atas kinerja setiap OPD secara periodik,” kata Tabrani dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh Pelaksana Tugas Bupati Lampung Utara, Budi Utomo ini.

Selanjutnya, ‎memerintahkan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Manusia dan Pemerintahan Desa supaya lebih maksimal dalam hal bantuan – bantuan sosial. Kelima, adanya pembinaan kepada para kepala sekolah supaya pelaporan penggunaan BOS sesuai dengan mekanisme.

Kemudian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ‎Manusia harus menyelesaikan persoalan rangkap jabatan yang terjadi belakangan ini. Dengan begitu, roda organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

“Terakhir, memberikan apresiasi atas sikap pihak eksekutif yang telah menyelesaikan hutang proyek tahun 2018,” terangnya.

Sementara itu, Plt. Bupati ‎Lampung Utara Budi Utomo menyampaikan bahwa raperda yang telah disepakati untuk menjadi perda ‎akan terlebih dulu disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Raperda ini harus mendapat evaluasi sebelum dapat digunakan.

“Terima kasih atas kerja keras semua pihak yang telah menyepakati raperda ini ditingkatkan menjadi perda,” kata dia.

Usai sidang ini, sidang paripurna kemudian ‎dilanjutkan dengan agenda sidang paripurna berikutnya. Sidang berikutnya ini beragendakan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara tahun 2021.

Loading...