Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara DPRD Mau Bahas RPJMD Lampung Utara dengan Satu Syarat

DPRD Mau Bahas RPJMD Lampung Utara dengan Satu Syarat

88
BERBAGI
Ketua sementara DPRD Lampung Utara, Rendy Apriansyah
Ketua sementara DPRD Lampung Utara, Rendy Apriansyah

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Tercapainya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif Lampung Utara untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 ‎ternyata bukan tanpa ‘syarat’. ‎’Syaratnya’ ialah pihak eksekutif diminta untuk menyelesaikan polemik pembayaran proyek 2018.

Proyek tahun 2018 ini digelar semasa Sri Widodo menjadi Pelaksana Tugas Bupati Lampung Utara. Total nilai proyek secara keseluruhan diperkirakan mencapai ratusan miliar. Sayangnya, sampai saat ini pihak kontraktor belum dapat menikmati hasil pekerjaan mereka karena belum dapat dibayar oleh Pemkab Lampung Utara.

“Kami memang sepakat untuk membahas RPJMD sepanjang pihak eksekutif berkenan untuk menyelesaikan persoalan proyek tahun 2018,” kata Ketua sementara DPRD Lampung Utara, Rendy Apriansyah belum lama ini.

Syarat ini telah mereka sampaikan langsung dengan ‎Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam bersama pada Kamis sore (19/9/2019). Tujuannya tak lain untuk memperjuangkan nasib para kontraktor yang selama ini sangat berharap dapat menikmati hasil pekerjaan mereka.

“Kami lagi menunggu jawaban dari mereka karena pak Sekkab tidak dapat memutuskannya sendiri,” terangnya.

Jika nantinya ‘syarat’‎ itu tidak dapat dipenuhi oleh pihak eksekutif maka pihaknya akan melakukan rapat kembali dengan pimpinan fraksi. Rapat ini untuk menentukan langkah apa yang mereka ambil terkait penolakan ‘syarat’ itu.

“Akan ada rapat kembali dengan fraksi – fraksi untuk mendengar masukan atau pendapat mereka jika memang syarat itu ditolak‎ oleh eksekutif,” jelas dia.

Di sisi lain, Penjabat Sekretaris Kabupaten Lampung Utara, Sofyan membantah adanya syarat seperti itu dalam kesepakatan pembahasan RPJMD. Persoalan proyek 2018 hanya sebatas obrolan dalam rapat dan bukannya menjadi syarat rencana pembahasan RPJMD.

‎”Sama sekali tidak ada persyaratan seperti itu dalam kesepakatan rencana pembahasan RPJMD,” katanya.

Loading...