DPRD Nilai Kerjasama Dishub-PT Pelindo Rentan Wanprestasi

  • Bagikan

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — PRD Kota Bandarlampung menyayangkan kerjasama yang dilakukan oleh Pemkot setempat dengan PT.Pelindo terkait pengelolaan jembatan timbang di kawasan Pelindo Panjang. Pasalnya, kerjasama tersebut hanya berdasarkan MoU saja,tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga jika PT Pelindo melakukan wanprestasi maka yang akan di rugikan adalah pemkot Bandarlampung.

“Seharusnya akan lebih  baik jika kerjasama itu diatur   dalam perda atau  payung hukum yang lebih tinggi, bukan sekedar MoU, sehingga jelas. Karena ini menyangkut PAD,” tegas Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bandarlampung, Muchlas Ermanto Bastari, Kamis (4/11).

Muchlas mengatakan,  jika kerjasama hanya MoU, payung hukum tidak kuat, karena dikhawatirkan jika terjadi wanprestasi, maka yang akan dirugikan pemerintah Kota.

“Kami sarankan ada payung hukum yang jelas berupa Perda atau Peraturan Walikota (Perwali), karena lagi-lagi ini menyangkut PAD. Jangan sampai ada kebocoran, apalagi targetnya juga cukup besar, yakni mencapai Rp 500 juta,”tandasnya.

 Diberitakan sebelumnya,Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapatkan bagi hasil sebesar Rp 500 juta  dari  hasil  kerjasama penggelolaan jembatan timbang  dengan PT Pelindo.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Rifa’i kerjasama pemerintah kota dengan PT Pelindo, dilakukan dengan  Memorandum of Understanding (MoU), sudah berjalan  hampir satu tahun.

“Jembatan timbang yang ada di Pelindo untuk  kendaraan bongkar muat di pelabuhan, retribusinya  ditargetkan sebesar Rp 500 juta untuk pendapatan asli daerah (PAD),”  terang Rifa’i.

Ditambahkannya, dengan kerjasama tersebut baik pemerintah Kota Bandarlampung, Pemerintah Provinsi Lampung  maupun pihak PT Pelindo mendapatkan dana bagi hasil atas penggelolaan jembatan timbang tersebut.

Rizki

  • Bagikan