Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara DPRD – Pemkab Lampura Sepakati Raperda APBD Perubahan 2018

DPRD – Pemkab Lampura Sepakati Raperda APBD Perubahan 2018

183
BERBAGI
Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara menandatangani nota kesepakatan bersama RAPBDP tahun 2018, di ruang sidang DPRD Lampura, Jumat, 28 September 2018

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–DPRD Lampung Utara bersama Pemkab menandatangani nota kesepakatan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (Raperda APBDP) tahun 2018 di gedung DPRD, Jumat pagi (28/9/2018).

Nota‎ kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD Lampura ini merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum RAPBD ini disahkan menjadi Perda APBDP usai dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Sebelum penandatanganan nota kesepakatan ini, juru bicara Panitia Kerja Badan Anggaran (Panja Banggar), Tri Purwo Handoyo bahwa Panja Banggar wajib melaporkan hasil pembahasan RAPBDP sebelum rancangan ini disetujui untuk dijadikan nota kesepakatan bersama.

“Laporan hasil kerja Panja Banggar harus disampaikan untuk memberikan gambaran kepada pihak eksekutif dan legislatif tentang hasil kerja Panja Banggar,” tuturnya dalam sidang.

Menurut Tri Purwo, besaran APBDP tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp101 Miliar. Jika pada APBD 2018 sebelum perubahan APBD Lampura ‎hanya sebesar Rp1,8 Triliun, kini APBD Perubahan tahun 2018 menyentuh angka Rp1,9 Triliun.

“Ada kenaikan sebesar Rp101 Miliar dalam APBDP,” terangnya.

‎Usai penyampaian hasil kerja Panja Banggar, Nurdin Habim selaku pimpinan sidang paripurna diberikan kesempatan kepada Bupati Agung Ilmu Mangkunegara untuk memberikan pendapat akhirnya.

“Terima kasih kepada rekan – rekan DPRD dan semua pihak yang telah bekerja keras hingga larut malam untuk membahas sehingga RAPBDP ini dapat disetujui dan dituangkan dalam nota kesepakatan bersama,” kata suami Endah Kartika Prajawati itu.

‎Masih menurut pemenang Pemilihan Bupati 2018 ini, nota kesepakatan bersama yang mereka tanda tangani hari akan mereka ini akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Lampung untuk dievaluasi.

“Sesuai aturan, tahapan selanjutnya ialah menyampaikannya ke Pemprov Lampung untuk ‎dievaluasi dan mendapat nomor register supaya ada jadi landasan hukum untuk percepatan pembangunan,” tuturnya.

Loading...