Beranda Hukum Dr. Yusdianto: Penyegelan Kotak Parkir RSUAM Sudah Sesuai UU

Dr. Yusdianto: Penyegelan Kotak Parkir RSUAM Sudah Sesuai UU

812
BERBAGI
Yusdianto

TERASLAMPUNG.COM — Akademikus Universitas Lampung (Unila) Dr. Yusdiyanto menilai tindakan penyegelan kotak parkir di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUAM) oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPRD) Kota Bandarlampung sudah sesuai dengan UU No.  28 tahun 2009.

“Penyegelan yang dilakukan oleh BPPRD Kota merupakan unsur dari UU Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2009, yaitu: adanya daya paksa, dilakukan berdasarkan peraturan perundangan, tanpa adanya kontraprestasi atau imbalan langsung yang diterima pebayar pajak dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” jelasnya, Senin 23 Desember 2019.

Dosen Hukum Tata Negara (HTN) Unila itu menjelaskan jika mengacu undang 28 tahun 2009 itu, pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

“Jadi, aturan itu menjelaskan jenis Pajak kabupaten/kota salah satunya adalah Pajak Parkir. Artinya kewenangan dalam hal pemungutan pajak parkir dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Potensi Pendapatan Asli Daerah. Sementara kewenangan Pajak Provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok,” jelasnya.

Yusdiyanto juga menjelaskan tentang Badan Layanan Umum (BLUD) yang menjadi dasar pihak RSUAM enggan membayarkan pajak parkirnya ke BPPRD Kota Badarlampung.

“Berdasarkan Permendagri No. 78 Tahun 2018, Badan Layanan Umum (BLUD) yang dilaksanakan berupa: a) penyedian barang dan/atau jasa layanan umum; b) pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/ atau c) pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum,” katanya.

“Dari kesemua layanaan tersebut diutamakan untuk pelayanan kesehatan. Jadi dari sini dapat dilihat tidak ada kewenangan dari Pemerintah Provinsi Lampung memungut pajak parkir yang dalam hal ini didelegasikan kepada PPK BLUD RSUAM yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PT. Hanura Putra,” ujar Yusdiyanto.

Berdasarkan PP No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kata Yusdianto, disebutkan bahwa Rumah Sakit Daerah bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pengelolaan keuangan BLUD.

“Otonomi dalam penyelenggaran tata kelola RS diartikan sebagai kewenangan dan tanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan dan memenuhi prinsip good corporate governance dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit yang berdasarkan prinsip-prinsip tranparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Rabu, 18 Desember 2019, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Bandarlampung menyegel kotak parkir di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUAM).

Penyegelan tersebut disebabkan pengelola parkir di rumah sakit itu menunggak pajak sejak sejak bulan Mei 2017 sebesar Rp700juta.

Pada proses penyegelan itu, terjadi tindakan tidak terpuji dari staf RSUAM yang mengatakan wartawan yang meliput pengegelan itu tukang adu domba dan biang masalah.

Dandy Ibrahim

Loading...