Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Dua Kendaraan Dinas Mantan Pimpinan DPRD Lampura Akhirnya Dikembalikan

Dua Kendaraan Dinas Mantan Pimpinan DPRD Lampura Akhirnya Dikembalikan

30
BERBAGI
Kabag Umum Sekretariat DPRD Lampung Utara menyerahkan dua unit mobil dinas mantan Ketua DPRD kepada Bidang Aset Pemkab Lampung Utara, Selasa

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi — Meski belum melewati batas waktu toleransi yang ditetapkan Pemkab Lampungt Utara, mantan Ketua DPRD Lampung Utara, Rachmat Hartono, mulai mengembalikan dua dari empat unit mobil dinasnya kepada Sekretariat DPRD, Selasa (10/9/2019) sekitar pukul 09.00 WIB.

BACA: Dua Mantan Pimpinan DPRD Lampung Utara Belum Kembalikan Kendaraan Dinas

Kedua unit mobil dinas yang baru dikembalikan itu adalah  Toyota Fortuner hitam nomor polisi BE 3 JZ dan mobil Toyota Kijang Innova hitam pelat BE 1067 JZ. Mobil dinas – mobil dinas itu kini berada kantor DPRD untuk segera diserahkan ke Bidang Aset Pemkab Lampung Utara.

“Hari ini, pak Rachmat sudah menyerahkan dua unit mobil dinas yang digunakannya semasa menjadi Ketua DPRD‎,” kata Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD, Eka Dharma Tohir melalui Kasubbag Perlengkapan, Dedi Agusman F, Selasa (10/9/2019).

Dengan penyerahan kedua unit mobil dinas tersebut maka secara otomatis jumlah mobil dinas yang belum diserahkan oleh yang bersangkutan tinggal dua unit lagi. ‎Mobil – mobil yang belum dikembalikan itu, yakni Daihatsu Terios BE 2081 JZ, dan Suzuki Ertiga BE 2031 JS.

“Sisanya akan diserahkan dalam waktu dekat ini,” terangnya.

Menurut Dedi, mobil – mobil dinas yang baru dikembalikan ini akan segera mereka ‎serahkan ke Bidang Invetarisir Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Hal ini dikarenakan seluruh mobil dinas yang pernah digunakan oleh mantan pejabat wajib dikembalikan terlebih dulu ke Pemkab.

“Kedua mobil dinas ini akan langsung kami serahkan ke bagian aset,” tuturnya.

‎Berdasarkan peraturan – peraturan yang mengatur tentang aset di antaranya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6/2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri Nomor 17/2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6/2004 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah‎, para mantan pimpinan DPRD diberikan tenggat waktu satu bulan terhitung sejak masa jabatan berakhir.

Loading...