Beranda Hukum Narkoba Dua Legislator Nyabu Dibebaskan, Akademisi Unila Kritik Polda Lampung

Dua Legislator Nyabu Dibebaskan, Akademisi Unila Kritik Polda Lampung

492
BERBAGI
Rama Diansyah, Wakil Komisi III DPRD Pesawaran saat diperiksa petugas Ditres Narkoba Polda Lampung, Selasa malam (3/1/2017).

Zainal Asikin|Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG — Tertangkap lagi judi dan pesta sabu-sabu oleh petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, dua legislator yang sudah ditetapkan tersangka, Rama Dianyah (Wakil Ketua DPRD Pesawaran) dari Partai Gerinda dan Yudianto (anggota DPRD Pesawaran) dari partai PAN,  akhirnya dilepas dari sel, keduanya direhabilitasi ke Bandan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung.

Tidak hanya keduanya yang dibebaskan. Hendra, kurir sabu yang ikut ditangkap bersama Rama Diansyah dan Yudianto, juga dibebaskan dengan alasan yang sama.

Awalnya, Yudianto dikeluarkan dari sel Ditresnarkoba Polda lampung, pada Senin (9/1/2017) lalu. Berselang satu hari kemudian, menyusul Rama Diansyah dikeluarkan juga dari sel tahanan, pada Selasa (10/1/2017) lalu sekitar pukul 18.30 WIB.

Bebasnya kedua angota DPRD Pesawaran dan kurir yang telah ditetapkan tersangka tersebut mendapat banyak tanggapan miring dari kalangan masyarakat Lampung. Bahkan banyak menuding bahwa memang benar hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Jika yang ditangkap tersebut adalah orang miskin atau kelas menengah ke bawah umumnya akan ditahan. Beda halnya dengan tersangka sabu yang berlatar sosial menengah ke atas, apalagi anggota dewan, dengan cepat dan mudahnya segera menghirup udara bebas dari pengabnya jeruji besi.

Yusdianto, akademisi Unila, menuturkan  proses rehabilitasi terhadap kedua anggota DPRD Pesawaran tersebut, hanya upaya untuk membebaskan mereka.

Yudianto, anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dari PAN, saat diperiksa di Polda Lampung, Selasa malam (3/1/2017).

Rama Diansyah, Yudianto (anggota DPRD) dan Hendra (kurir) yang ditangkap Ditres Narkoba Polda Lampung di rumah Rama Diansyah di Pesawaran, ditemukan barang bukti satu plastik klip paket kecil sisa sabu, alat isap (bong) dan lainnya.

Barang bukti tersebut, kata Yusdianto, sudah cukup memproses mereka. Apalagi sudah dinyatakan positif mengonsumsi narkoba dari hasil tes urine ketiganya. Hal tersebut, merupakan potret suram dalam pemberantasan perdaran dan penyalahgunaan narkoba.

“Harusnya mereka menjalani proses hukumnya dulu.Setelah itu baru dilakukan rehabilitasi. Mestinya, jangan jadikan celah rehab untuk membebaskan mereka. Apalagi Rama dan Yudi, sebagai anggota DPRD dan wakil rakyat. Agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat dan semangat pemberantasan narkoba, keduanya harus dihukum dulu,”ujarnya, Jumat (13/1/2017).

Menurut Yusdianto, dengan naiknnya tipe Polda Lampung menjadi tipe A, seharusnya Polda Lampung menunjukkan ketegasannya dalam  penegakan hukum yang benar.

“Dengan mudah memberikan celah pengguna narkoba rehabilitasi, apalagi terhadap dua wakil rakyat (Rama dan Yudi) menjadi preseden buruk penegakkan hukum Boleh saja rehab, tapi proses hukumnya harus tetap berlanjut untuk membuat efek jera kepada mereka. Tidak harus asal dilepas dengan alasan rehab, jangan tebang pilih siapapun dia. Karena narkoba ini, merupakan kejahatan luar biasa,”tandasnya.

Menurutnya, petugas jangan hanya menghukum para pengedar dan bandar narkobanya saja. Pemakainya juga, haruslah dihukum supaya menjadi efek jera.

Menanggapai hal tersebut, Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol Abrar Tuntalanai menjelaskan, proses hukum terhadap Rama Diansyah (wakil ketua anggota DPRD Pesawaran) tetap berlanjut, meski permohonan rehabilitasi yang bersangkutan telah dikabulkan BNNP Lampung.

Sedangkan untuk Yudianto (anggota DPRD Pesawaran), kata Abrara, tidak menjalani proses hukum pidana. Yudi hanya menjalani proses rehabilitasi. Begitu juga dengan Hendra, yang dipastikan akan menjalani proses hukum meski menjalani rehab.

“Hasil assesmen dari BNNP ketiganya, sudah keluar dan mereka direhab. Namun untuk Rama Diansyah dan Hendra, proses hukumnya tetap berlanjut,”ungkapnya.

Saat disinggung terkait proses hukum Yudianto (anggota DPRD Pesawaran), Abrar mengatakan, bahwa proses hukum Yudi tidak berlanjut karena tidak ditemukan adanya barang bukti.

“Ya kalau Yudi ini kan nggak ada barang buktinya. Jadi hasil assesmen dari BNNP, untuk Yudi hanya dikenakan rehab tanpa diproses hukum,”terangnya.