Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Dua Mantan Pimpinan DPRD Lampung Utara Belum Kembalikan Kendaraan Dinas

Dua Mantan Pimpinan DPRD Lampung Utara Belum Kembalikan Kendaraan Dinas

297
BERBAGI
Kantor DPRD Lampung Utara
Kantor DPRD Lampung Utara

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Usai berakhirnya masa bakti anggota DPRD Lampung Utara periode 2014-2019, Sekretariat DPRD Lam‎pung Utara langsung melakukan inventarisasi pelbagai aset daerah yang digunakan oleh keempat mantan pimpinan DPRD.

Adapun komposisi pimpinan DPRD Lampung Utara periode 2014-2019, yakni Rachmat Hartono (Ketua DPRD), Nurdin Habim (Wakil Ketua I), Herwan Mega (Wakil Ketua II), Arnol Alam (Wakil Ketua III).

“Proses inventarisasi aset ‎daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak masih terus berlangsung,” kata Sekretaris DPRD Lampung Utara, Adrie, Kamis (22/8/2019).

Adrie menjelaskan, inventarisasi aset ini ditujukan kepada seluruh pengguna barang, yakni‎ empat mantan unsur pimpinan DPRD periode lalu. Sejauh ini, telah ada satu unit mobil yang dikembalikan ke sekretariat.

“Jadi, tinggal dua unit mobil dinas lagi yang belum yang belum dikembalikan,” terangnya.

Sejatinya, jumlah mobil dinas yang belum dikembalikan berjumlah tiga unit. Namun, lantaran mantan pim‎pinan DPRD periode lama kembali menjabat sebagai pimpinan DPRD sementara maka mobil dinas itu masih menjadi ‘haknya’ untuk digunakan.

Menurut Adrie, pendataan aset daerah yang sedang mereka lakukan ini hanya untuk menjalankan amanat pelbagai peraturan. Peraturan – peraturan yang mengatur hal ini di antaranya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6/2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri Nomor 17/2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6/2004 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Inventarisasi aset ini hanya untuk menindaklanjuti amanat aturan saja,” kata dia.

Di tempat sama, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Lampung Utara, Eka Dharma Tohir menyampaikan, inventarisasi yang mereka lakukan sementara ini sifatnya baru sebatas imbauan. Hal ini dikarenakan para pengguna barang masih ‘diperkenankan’ menggunakan aset selama satu bulan terhitung ‎sejak masa bakti berakhir.

‎”Merujuk pada ayat 5 dalam pasal 13 di PP Nomor 18/2017, beliau – beliau (mantan pimpinan DPRD) masih dapat menggunakannya paling lama satu bulan terhitung sejak masa bakti berakhir,” tuturnya.

Loading...