Dua Menteri Kabinet Jokowi-JK Ini Kariernya Moncer Setelah Keluar dari Golkar

  • Bagikan
Yuddy Chrisnandi (IST/dok pribadi)

JAKARTA, Teraslampung.com–Dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK terdapat dua menteri yang menapaki kariernya di Partai Golkar, yakni Ferry Mursidan Baldan dan Yuddy Chrisnandi. Lama bercokol di Partai Beringin, Ferry kemudian pindah ke Partai Nasional Demokrat besutan taipan media Surya Paloh. Sementara Yuddy, politikus muda yang pernah mau jadi calon Gubernur DKI Jakarta, dari Golkar berlabuh di Partai Hanura besutan Wiranto.

Seandainya Ferry dan Yuddy masih berada di Partai Golkar, kemungkinan menjadi menteri dalam kabinetnya Jokowi-JK akan sangat kecil. Selain Golkar bukan pendukung Jokowi-JK dalam Pilpres lalu, di dalam Partai Golkar sendiri sangat banyak stok kader yang lebih senior dibanding mereka berdua.

Dalam kabinet Jokowi-JK, Yuddy Chrisnandi termasuk menteri usianya muda, Ia lahir di Bandung 29 Mei 1968. Putra pertama i pasangan Yees Chrisman Tisnaamidjaya (almarhum) dan Tintin Yuniartien ini  adalah Ketua BAPPILU DPP Partai Hanura.

Ia menyelesaikan pendidikan Doktoral di Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia tahun 2004 dengan disertasi “Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia”. Gelar Magister Ekonomi bidang Manajemen Keuangan diraihnya dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1997 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran tahun 1991.

Masa kanak-kanak dan remajanya dilalui di kota Cirebon – Jawa Barat. Selain sebagai pengajar tetap dengan pangkat akademik Lektor Kepala di Fakultas Ekonomi Universitas Nasional Jakarta, Yuddy ia juga lama  aktif memberikan ceramah di berbagai kegiatan pelatihan kepemimpinan organisasi kemahasiswaan atau pemuda, menjadi pembicara di berbagai forum seminar atau diskusi, serta kegiatan akademis lainnya, baik dalam maupun luar negeri sejak tahun 1991 hingga sekarang.

Ferry Mursidan Baldan (IST)

Ferry Mursidan Balan lahir di Jakarta, 16 Juni 1961. Ferry terlahir sebagai anak kedua dari empat bersaudara, putera pasangan Baldan Nyak Oepin Arif dan Syarifah Fatimah (alm) berasal dari Aceh dan lama bermukim di Bandung, Jawa Barat. Ia memiliki tiga saudara, masing-masing Syafril Ardan Baldan, Zulkautsar Baldan, Mahdan Ridjal Baldan.

Setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengah, Ferry melanjutkan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung, lulus tahun 1988. Di masa itu, ia aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan. Antara lain lewat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), ia pernah menjabat Ketua Umum Badko, Jawa Barat (1988-1990) kemudian menduduki jabatan Ketua Umum PB HMI periode 1990-1992.

Saat kecil Ferry punya dua cita-cita: menjadi seorang pilot pesawat terbang atau menjadi diplomat. Kedua cita-cita itu akan memungkinkannya melanglang buana ke berbagai negara. Upaya maksimal telah dilakukan Ferry untuk meraih mimpi sebagai pilot. Namun, keinginan itu kandas karena ia berkacamata. Perjalanan hidup membawa Ferry menjadi seorang politikus dan anggota parlemen.

Sebelum menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Bandung, pengalamannya di Senayan dimulai ketika ia terpilih menjadi anggota MPR periode 1992-1997 mewakili organisasi pemuda/mahasiswa.

Pada 1992 ia resmi menjadi anggota Golongan Karya (Golkar/sekarang Partai Golkar). Pada tahun yang sama, ia mempersunting rekannya sesama aktifis di HMI, Hanifah Husein.

Pemilu 1997 merupakan pengalaman pertama bagi Ferry menjadi anggota calon legislatif dan mengantarnya menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Bandung. Ferry ditempatkan di Komisi II, komisi yang di antaranya membidangi pemerintahan dalam negeri, hukum, kepolisian, dan aparatur negara. Seharusnya masa keanggotaan DPR hingga 2002, tapi gelombang gerakan reformasi dan tumbangnya rezim orde baru memaksa dipercepatnya pemilu, otomatis periode DPR hasil pemilu 1997 ini hanya sampai 1999.

Pada Pemilu 1999 kembali mengantarkan Ferry ke Senayan, untuk kedua kalinya menjadi anggota DPR periode 1999 -2004. Pada periode ini, Ferry dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi II. Dalam periode inilah, Ferry terlibat dalam penyusunan UU yang dinilai banyak pengamat sebagai landasan menuju Indonesia yang demokratis, yakni UU No 22/1999 tentang Otonomi Daerah, UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Pansus tiga UU bidang Politik, khususnya UU parpol dimana Ferry sebagai Ketua Pansus.

Selain tugas legislasi, sebagai mantan Ketua Komisi II, peran Ferry juga cukup besar dalam proses seleksi atau fit and proper test pejabat negara atau anggota komisi independen, seperti KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK/sekarang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)).

Ferry juga terlibat dalam Pansus RUU N0 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang melahirkan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung (Pilkada). Dalam UU itu, Ferry dipercaya sebagai Wakil Ketua Pansus. Terakhir Ferry dipercaya sebagai Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (RUU PA).

Bambang Satriaji

Sumber: hanura.com/dprri.go.id/wikipedia/dbs

  • Bagikan