Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Dua Raperda Lampung Utara Ditolak Pemprov Lampung

Dua Raperda Lampung Utara Ditolak Pemprov Lampung

474
BERBAGI
Wakil Bupati Sri Widodo menandatangani dokumen pengesahan empat Raperda menjadi Perda, Kamis (18/5/2017(.
Feaby|Teraslampung.com
Kotabumi–Dua Rancangan Peraturan Daerah Lampung Utara (Raperda Lampura) tahun 2017 dikabarkan ‘ditolak’ oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Kedua raperda ini ‎merupakan Raperda usul inisiatif dari lembaga legislatif.
Kedua ‎Raperda itu, yakni Raperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Raperda Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh. ‎Kabar tentang ‘ditolaknya’ kedua Raperda ‎ini dibenarkan oleh sumber terpercaya di Sekretariat Pemkab Lampura.
Menurut sumber yang menolak namanya disebutkan tersebut, alasan penolakan ini dikarenakan urusan pendidikan dan zakat bertentangan dengan pelbagai peraturan yang lebih tinggi.
“Kepastian tentang ‘ditolaknya’ raperda Pendidikan dan Raperda Zakat didapat setelah kedua raperda itu tidak mendapat nomor register dari Pemprov Lampung,” terangnya, Rabu (19/12/2018).
Padahal, menurut sumber tersebut, ‎nomor register keberadaan nomor register yang diberikan oleh Pemprov Lampung sangat penting. Sebab, tanpa nomor register maka secara otomatis raperda – raperda itu tidak dapat diundangkan atau dimasukan ke dalam lembaran daerah.
Pemprov beralasan bahwa kedua raperda ini bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 23/2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80/2015. Kedua raperda ini merupakan usul inisiatif dari kalangan legislatif
‎”Inilah alasan kenapa kedua raperda itu enggak mendapat nomor register dari Pemprov Lampung beberapa waktu lalu,” tuturnya.
Di sisi lain, Kepala Bagian Hukum Sekretariat DPRD Lampura, Rofi Febriansyah ‎terlihat enggan berbicara banyak seputar penolakan kedua raperda tersebut. Alasannya, itu bukanlah wewenangnya melainkan ranahnya pejabat di atasnya atau wewenangnya Bagian Hukum Sekretariat Pemkab Lampura.
“Memang betul dua raperda itu tidak dapat nomor register dari Pemprov Lampung. Tapi, saya silakan hubungi Bagian‎ Hukum Pemkab atau pak Sekretaris DPRD terkait hal ini,” kata dia.
Loading...