Dugaan Korupsi Dana Olahraga di Disporbudpar Lampura, Pengurus Pengcab KONI Bungkam

Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby/Teraslampung.com

Ilustrasi

Kotabumi–Aroma adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran olahraga yang ‘dikelola’ oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporbudpar) Lampung Utara tahun 2014 yang belakangan diketahui berjumlah sekitar Rp1,2 Miliar mulai meruap. Sayangnya, sejumlah pengurus cabang  olahraga yang tergabung dalam Komite Olahraga pNasional Indonesia (KONI) Lampung Utara (Lampura) enggan memberikan keterangan secara rinci seputar anggaran olahraga yang mereka terima pada tahun 2014 silam. ‎

Anshori, Sekretaris Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Lampura ketika dikonfirmasi terkesan enggan membeberkan secara rinci anggaran olahraga yang diterima untuk PBSI dari Disporbudpar pada tahun 2014 silam.

Dengan alasan sedang sibuk, ia menyarankan pihak media untuk menghubungi pihak KONI seputar besaran anggaran yang diterima PBSI.

“Saya lagi sibuk, ada kerjaan. Silakan hubungi pengurus KONI saja soal itu,” katanya melalui sambungan telepon baru – baru ini.

Meski terus didesak untuk menjelaskan berapa besaran anggaran olahraga yang diterima pihaknya, Anshori tetap bersikeras tak mau menyebutkan berapa nilai anggaran tersebut.

“Silakan hubungi KONI saja. Saya lagi sibuk,” kelitnya lagi.

Sementara, ketua Pengcab Tarung Drajat, Edi Purnomo meski mengakui menerima aliran dana olahraga dari Disporbudpar untuk Pengcab-nya, namun ia juga terkesan tak mau terbuka seputar besaran anggaran yang diterimanya pada tahun 2014 silam. Kendati demikian, Edi mengatakan anggaran yang diterima pihaknya itu digunakan untuk kegiatan Porprov (Pekan Olahraga Provinsi Lampung) tahun 2014 silam.

“Saya lupa berapa. Tapi, dananya untuk kegiatan Porprov,” singkat dia.

Sebelumnya, Pengelolaan dana keolahragaan yang ‘dikelola’ oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporbudpar) Lampung Utara pada tahun 2014 silam diduga melanggar sejumlah aturan.

Sesuai Undang – Undang nomor 3 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan, dana olahraga itu sedianya dikelola oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan bukan oleh dikelola oleh Disporbudpar.