Dugaan Korupsi Proyek Kios Mini, Polresta Isyaratkan Tahan Anggota DPRD Bandarlampung

Bagikan/Suka/Tweet:

Zainal Asikin/Teraslampung.com

Ilustasi

BANDARLAMPUNG – Setelah berkas perkara dua tersangka dugaan korupsi kios mini senilai Rp300 juta dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa. Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polresta Bandarlampung akan segera melimpahkan tersangka Agus Sujatma dan Hendrik serta  barang bukti (tahap II) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung. Sebelum pelimpahan tahap II tersebut, penyidik mengisyaratkan bakal melakukan penahanan terhadap dua tersangka Agus Sujatma (anggota DPRD Kota Bandarlampung) dan Hendrik (rekanan).

“Penahanan tersebut dilakukan, jika para tersangka mangkir dalam pemanggilan untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Untuk pelimpahan tahap II kami rencanakan Minggu depan, tapi yang jelas kami  akan panggil dulu kedua tersangkanya. Kalau mangkir, kami akan segera lakukan penahanan,”kata Kanit Tipikor Satreskrim Polresta Bandarlampung, Iptu M. Syahrir Perdana Lubis,  Rabu (2/9).

Syahrir menegaskan, dalam kasus tersebut pihaknya tidak akan tebang pilih dalam soal penahanan terhadap tersangka korupsi.

“Tiga tersangka lainnya, yakni Ery dan Agus Mujianto serta Chandra, sebelum kami tahap dua kan, kami tahan dulu setelah itu baru kami limpahkan. Jadi kami tidak akan tebang pilih,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya, setelah hampir dua tahun ‘mondar-mandir’ (Polresta-Kejaksaan), berkas perkara dugaan korupsi kios mini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandarlampung dengan tersangka Agus Sujatma dan Hendrik akhirnya dinyatakan lengkap oleh jaksa.

Pihak Kejaksaan kini sedang menunggu pelimpahan tahap II (tersangka dan barang bukti), selanjutnya jaksa akan membuat surat dakwaan para tersangka.

Dalam perkara tersebut, Polresta Bandarlampung menetapkan lima tersangka yakni Agus Sujatma, Hendirk, Ery dan Agus Mujianto serta Chandra. Untuk tersangka Ery, Agus Mujianto dan Chandra (ketiganya sudah divonis).

Menurut penyidik Polresta Bandarlampung, para tersangka diduga melakukan korupsi secara bersama-sama dalam pembangunan kios mini di DKP Bandar Lampung yang mendapat anggaran dari APBN dan dana pendamping APBD tahun anggaran 2012 sebesar Rp1,5 miliar