Dugaan Mark-Up Anggaran Pengadaan Surat Suara Pilkades Lampura, Ini Penjelasan Dinas PMD

‎Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Lampung Utara, Ismirham Adi Saputra
‎Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Lampung Utara, Ismirham Adi Saputra
Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lampung Utara menyatakan besanya selisih harga antara pagu paket pengadaan surat suara dengan harga pemenang lelang paket dikarenakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan mengacu pada harga di daerahnya. HPS ini ternyata lebih tinggi dari harga barang di Jakarta yang merupakan daerah asal pemenang lelang.

“Penyebabnya karena standar HPS yang direncanakan menggunakan standar harga di Lampung Utara, dan bukannya harga di daerah lain,” jelas Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Lampung Utara, Ismirham Adi Saputra, Senin (13/12/2021).

‎Menurut Ismirham Adi Saputra, standar harga di daerah pemenang lelang yang bertempat tinggal di Jakarta ternyata lebih rendah dari standar harga di Lampung Utara. Inilah yang menyebabkan terjadinya selisih harga yang begitu besar antara pagu paket dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang lelang.

“Awalnya, kami memang khawatir dengan kualitas barang dari pemenang lelang tersebut karena harga yang ditawarkan begitu rendah. Namun, setelah bertemu dan mendapatkan jaminan, kami akhirnya percaya,” terangnya.

Kekhawatiran mereka akhirnya tidak terbukti. Kualitas barang yang disediakan oleh pemenang lelang baik surat suara‎ maupun undangan pemilih sesuai harapan mereka. Belum ada keluhan yang berarti terkait kualitas surat suara dan undangan pemilih.

Ia mengatakan, apa yang terjadi di dalam proses lelang pengadaan tersebut akan dijadikan mereka sebagai ajang pembelajaran. Ke depannya, mereka akan lebih berhati – hati dalam menetapkan HPS. Kehati-hatian itu di antaranya dilakukan dengan melakukan survei harga di luar daerah, khususnya di Jakarta.

“Terima kasih atas saran, dan masukannya. Persoalan ini akan kami jadikan pembelajaran di masa mendatang,” kata dia.

Sebelumnya, anggaran pengadaan kertas suara dan undangan pemilih untuk Pemilihan Kepala Desa serentak Lampung Utara dengan pagu paket Rp564.356.900,00 diduga sengaja digelembungkan. Indikasinya, proyek pengadaan itu ternyata dapat dimenangkan oleh sebuah perusahaan dengan nilai penawaran hanya sebesar Rp195.224.700,00.

Jika persentasekan maka nilai penawaran yang diajukan oleh pemenang lelang proyek pengadaan itu hanya ersen dari total pagu paket. Dengan dimenangkannya perusahaan penawar dengan harga tersebut maka ini menjadi isyarat bahwa biaya pengadaan kertas suara berikut undangan pemilih itu sejatinya tak sampai Rp200-an juta.