Dugaan Pelecehan Seksual Staf Desa Rawa Selapan, LBH Siap Dampingi Korban

  • Bagikan
Direktur Lembaga bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Chandra Muliawan.
Direktur Lembaga bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Chandra Muliawan.

Zainal Asikin | Teraslampung.com

LAMPUNG SELATAN–Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada korban RF (20) yang menjadi korban pelecehan seksual diduga dilakukan oleh oknum Kepala desa (Kades) Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan berinisial BAP.

“Kami siap mendampingi korban RF untuk mengungkap kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum Kades tersebut hingga sampai seperti apa prosesnya nanti,”kata Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan kepada teraslampung.com saat ditemui di kantornya di Jalan Sam Ratulangi, Gang Mawar 1 No 7 Gedong Air, Tanjungkarang Barat, Bandarlampung, Rabu (10/3/2021).

Chandra Muliawan mengatakan, kasus pelecehan seksual diduga dilakukan oknum Kades dan kejadian itu dilakukan di kantor desa, yakni pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan itu pelayanan publik dari struktur pemerintah bawah yakni desa.

Kalau proses pelayananannya saja tidak bisa menggaransi jaminan pekerja yang berhak mendapat rasa aman dan nyaman. Bagaimana dia (oknum Kades) ini mau memberikan pelayanan publik ke masyarakat secara luas.

“Dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap korban RF ini, mestinya harus menjadi perhatian pemerintah daerah setempat (Lamsel) karena adanya penyalahgunaan wewenang oknum Kades yang merasa punya kuasa,”ujarnya.

Selain diatur dalam hukum pidana, oknum Kades ini juga terikat terhadap norma etik jabatannya sebagai Kepala desa dan ini juga harus jadi perhatian publik. Apalagi informasi yang santer di masyarakat sudah menjadi keserahan publik, mestinya harus segera disikapi pemerintah daerah dalam hal ini misalnya pemberdayaan desa .

“Jadi harus segera dilihat, ada problem apa dalam pelayanan di desa itu. Tentu tidak hanya mencari soal pelecehan seksualnya saja, tapi juga mengenai dalam pelaksanaan tugasnya itu,”kata dia.

Chandra menegaskan, LBH Bandarlampung siap memberikan pendampingan hukum terhadap korban RF. Untuk tahap-tahapannya, kalau memang nanti mencukupi formilnya pelaporan. Pihaknya juga akan meminta bantuan dari rekan-rekan psikologis, untuk memberikan keterangan korban benar mengalami trauma psikisnya.

“Ini bisa memperkuat pelaporan begitu juga kepada keluarga korban, dan korban berkenan membuat laporan ke kepolisian. Kita berharap, kasus dugaan pelecehan seksual korban RF ini bisa terang setelah korban pulih dari psikisnya,”jelasnya.

Chandra mengutarakan, kasus kekerasan seksual perempuan di Lampung ini seperti gunung es, hal itu berdasarkan dengan adanya banyak temuan yang terjadi. Salah satunya keengganan korban untuk melaporkan atau membuka, itu butuh keyakinan sendiri bagi korban untuk mengungkapkannya.

“Apalagi korban RF ini sudah mengungkapkan kejadian yang menimpa, mestinya harus segera direspon. Butuh keyakinan luar biasa dalam diri RF ini, karena tidak gampang mengakui dirinya korban pelecehan seksual. Ini harus diapresiasi dan disikapi seluruh unsur penegak hukum dan penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan,”ungkapnya.

Beberapa kasus pelecehan atau kekerasan perempuan, kata Chandra, seolah perempuan ini mengalami diskriminasi, sebab kasus kekerasan seksual ketika dihadapkan hukum formal seperti bukti dan terkesan bahwa itu lemah. Padahal dalam proses hukum pidana misalnya, itukan laporan karena ada peristiwa maka dilaporkan. Tugas penyidikan dan penyelidikan aparat penegak hukum, mencari apakah betul ada tindak pidananya.

“Kalau serta merta kekerasan seksual dianggap ini tidak bisa karena tidak ada bukti dan saksi, ini yang kemudian menjadikan kasus kekerasan seksual tidak pernah terungkap. Akhirnya, perempuan hanya menjadi korban pelecehan seksual terus selamanya,”bebernya.

Proses penegakan hukum kalau dari awal itu ada saksi dan bukti yang jelas, lanjut Chandra, buat apa ada proses penyelidikan. Proses penyelidikan inikan mencari, apakah yang dilaporkan atau diadukan itu ada tindak pidana maka itu harus dicari dulu.

Kemudian penyidikan, apakah peristiwa itu dinyatakan pidana. Kemudian, dicarikan siapa pelakunya yang diminta pertanggungjawaban. Sehingga kasus kekerasan seksual dalam mencari keadilan, dan disitu kendalanya.

“Jadi ketika dia (korban) melaporkan kasus kekerasan seksual tidak ada bukti dan saksi, maka kasus kekersan seksual ini tidak akan pernah terungkap. Yang jelas, LBH Bandarlampung siap memberikan pendampingan hukum kepada korban RF,”tandasnya.

Terpisah, Direktur Lembaga advokasi perempuan DAMAR Lampung, Ana Yunita saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya sudah menerima laporan dugaan pelecehan seksual terhadap korban RF tersebut, dan Selasa kemarin korban didampingi kerabatnya sudah datang ke kantor Damar bertemu langsung dengan tim kasus dari Damar.

“Sudah terima kami laporannya, Selasa siang kemarin korban RF ke Kantor Damar didampingi dengan kerabatnya,”ujarnya kepada teraslampung.com.

Mengenai hasilnya seperti apa dalam pertemuan tersebut, pihaknya belum bisa menyampaikan karena tim Damar masih menggali informasi dari korban dulu dan apa kebutuhan korban. Selain itu juga, korban masih diberikan bimbingan konseling.

“ Jadi untuk sementara ini, bimbingan konseling itu dulu yang harus tindaklanjuti. Kedepannya seperti apa, nanti akan kita komunikasikan,”ungkapnya.

Dalam hal ini, pastinya DAMAR juga akan memberikan pendampingan terhadap korban. Dalam konteks penanganan kasus, biasanya kita mendampinginya sesuai kebutuhan korban dan kami juga bersinergi dengan pemerintah daerah yakni dengan dinas terkait.

“Kita belum menyusun strateginya seperti apa kedepannya. Tapi yang jelas, kami (DAMAR) siap memberikan pendampingan terhadap korban,”pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, seorang oknum Kepala desa (Kades) di Lampung Selatan di wilayah Kecamatan Candipuro berinisial BAP, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap RF (20) yang tidak lain adalah staf desanya. Aksi pelecehan seksual itu, diduga dilakukan lebih dari lima kali yakni di kantor desa dan di dalam mobil ambulan desa.

Mencuatnya dugaan pelecehan seksual tersebut, setelah RF menceritakan kejadian yang dialaminya ke kerabatnya dan munculnya pemberitaan di salah satu media. Saat itulah menjadi ramai perbincangan warga masyarakat desa Rawa Selapan, dan juga warga desa lainnya di Kecamatan Candipuro.

Tidak hanya itu saja, atas perbuatan tidak terpuji diduga dilakukan oknum Kades terhadap staf kantor desanya, warga desa Rawa Selapan merasa geram lantaran aksi pelecehan seksual itu dilakukan di Kantor desa yang notabenenya sarana pelayanan publik masyarakat luas dan juga dilakukan di mobil ambulan desa.

Kemudian kasus dugaan pelecehan seksual tersebut, korban RF dikabarkan sudah mendatangi Polres Lampung Selatan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan didampingi kerabatnya belum lama ini.

Kasus pelecahan seksual diduga dilakukan oknum Kades tersebut, saat ini masih menjadi keresahan publik dan masyarakat desa setempat menginginkan permasalahan tersebut segera diproses hukum untuk dapat mengungkap kebenarannya.

 

  • Bagikan