Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Dugaan Penyimpangan Proyek MP3KI, Pejabat BPMD Lampung Utara Terkesan Menghindar

Dugaan Penyimpangan Proyek MP3KI, Pejabat BPMD Lampung Utara Terkesan Menghindar

259
BERBAGI

‎Feaby/Teraslampung.com

KOTABUMI–Sejumlah petinggi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Lampung Utara terkesan ‘menghindar’ terkait program kegiatan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI) yang kini sedang dibidik oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabumi.  Kepala Bidang Sosial Budaya (Kabid Sosbud), Salomah, Sekretaris, Wahab hingga Kepala BPMPD, A. Benny Oemasin sukar dihubungi terkait program MP3KI yang diduga bermasalah tersebut.

Saat didatangi di kantornya, Selasa (11/8) sekitar pukul 14:45 WIB, ketiga pejabat tersebut sama sekali tak ada di ruangannya masing – masing. Padahal, saat itu masih jam kerja PNS.

“Pak Wahab sedang di Jakarta. Kalau pak Kadis (Kepala Dinas) tadi pagi masuk, tapi sekarang sudah enggak ada, bang,” kata salah seorang pegawai BPMPD.

Mengetahui hal ini, wartawan media pun langsung bergegas menuju ruangan Kepala Bidang Sosial Budaya. Sayangnya, yang bersangkutan pun tak ada.

“Bu Kabid, enggak ada,” terang pegawai yang berada di depan ruangan Kabid Sosbud tersebut.

Lantaran ketiganya tak ada di kantor, wartawan media ini mencoba menghubungi ponsel pribadi masing – masing. Namun baik Wahab maupun Salomah enggan merespon panggilan yang masuk meski ponsel mereka dalam keadaan aktif. Sementara, ponsel pribadi A. Benny Oemasin sama sekali tak aktif. Pesan singkat yang dikirimkan pun tak kunjung mendapat balasan.

Sebelumnya, Kejari Kotabumi diketahui sedang membidik program MP3KI yang diduga sarat penyimpangan. Penyelidikan atas program ini berdasarkan laporan masyarakat karena adanya beberapa pengerjaan kegiatan program MP3KI yang diduga tidak sesuai dengan rencana anggaran. Kini, tahapannya baru sebatas mengumpulkan keterangan dan bukti dari lapangan.

“Untuk nominal anggaran ke Kecamatan dan desa bervariasi mulai dari Rp2 Miliar hingga Rp3 Miliar. Kegiatannya juga berbeda-beda. Total dananya sekitar Rp53 Miliar,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari, Ardi Wibowo.‎

Loading...