Beranda News Nusantara Dugaan Pidana. KPU Serahkan kepada Bawaslu

Dugaan Pidana. KPU Serahkan kepada Bawaslu

203
BERBAGI

Bambang Satriaji/Teraslampung.com

Surabaya—Terkait penyelenggaraan Pemilu yang terlibat dalam dugaan kasus pidana, sebagaimana terjadi di Sampang dan Blitar, KPU Daerah Jawa Timur menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu.

Demikian dikatakan Eko Sasmito, Rabu (9/4) malam, seusai  menggelar rapat koordinasi di Kantor Bawaslu Jatim, Jalan Tanggulangin, Surabaya.

Eko juga memastikan segala bentuk pelanggaran oleh penyelenggara itu akan diproses dan jika terbukti bakal diberikan sanksi.

“Itu kewenangannya teman-teman Bawaslu untuk memproses, kami serahkan prosesnya kepada mereka,” ujar mantan Ketua KPU Daerah Surabaya itu.

Ketua Bawaslu Jawa Timur Sufyanto di tempat yang sama mengatakan, tertukarnya surat suara terjadi di 10 daerah, yakni Surabaya, Nganjuk, Gresik, Sidoarjo, Sumenep, Madiun, Bojonegoro, Pacitan, Lumajang dan Mojokerto. Namun dari laporan itu pula, tertukarnya caleg antardapil itu terjadi terbanyak di TPS yang ada di Kota Surabaya.

“Itu laporan sementara,” ujarnya.

Menurutnya, Bawaslu juga mencatat ada pelanggaran pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara di beberapa daerah.

“Jika benar maka penyelenggara Pemilu setempat akan dikenakan pidana Pemilu dan juga sanksi karena melanggar kode etik. Nanti akan kita proses, sebab laporan lengkapnya masih didalami,” katanya.

KPU Daerah Kabupaten Madiun, Jawa Timur merekomendasikan pemungutan suara ulang untuk Pileg 2014 khusus DPR RI pada enam TPS di wilayah setempat yang dianggap bermasalah.

Ketua KPU Kabupaten Madiun Anwar Soleh Azarkoni, Rabu (9/4), mengatakan permasalahan di enam TPS tersebut adalah tertukarnya puluhan surat suara DPR RI untuk Dapil VII dan Dapil VIII Jatim.

Puluhan surat suara yang tertukar tersebut, yakni atas nama Guntur Sasono, caleg DPR RI Dapil VIII Jatim, yang tertukar dengan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), caleg DPR RI Dapil VII Jatim. Keenam TPS tersebut di antaranya TPS IV, V, VI di Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilangkenceng, serta TPS III, V, VI di Desa Luworo, Kecamatan Pilangkeceng, Kabupaten Madiun.

Anwar menambahkan, pihaknya langsung menggelar rapat dengan KPPS setempat atas kejadian tersebut. Rapat juga disaksikan pihak kepolisian dan Panwaslu Kabupaten Madiun itu sepakat penghitungan suara untuk DPD, DPRD Jatim dan DPRD Kabupaten Madiun di enam TPS bermasalah tersebut tetap dilanjutkan. Sedangkan penghitungan suara DPR RI dihentikan.

“KPU akan meminta rekomendasi dari Panwaslu untuk pemungutan suara ulang, khusus untuk DPR-RI. Kasus ini akan dibahas lebih lanjut,” ujar Anwar.

Selain tertukarnya surat suara DPR RI, juga ditemukan surat suara DPRD Pacitan Dapil III yang menyasar di sejumlah TPS di Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, di antaranya terjadi di Desa Sogo TPS 1 (21 lembar) dan TPS 5 (11 lembar). Di Desa Kedungjati di TPS 1 (15 lembar) dan TPS 2 (tiga lembar). Bahkan, empat surat suara untuk Pacitan di TPS 1 Desa Sogo terlanjur dicoblos pemilih yang kemudian terpaksa dinyatakan batal.

“Kami bersama anggota kemudian melakukan pemeriksaan surat suara yang belum terpakai. Hasilnya, kami masih menemukan surat suara untuk DPRD Pacitan dan langsung dilakukan penggantian,” ujar Ketua KPPS 5 Desa Sogo, Sutrisno, Rabu kemarin. Meski sempat ditemukan surat suara milik daerah lain, pihaknya menilai secara umum pemungutan suara di wilayah setempat dapat berjalan lancar. (Editor: Isbedy Stiawan ZS)

Baca juga: KPU Jatim: Pencoblosan Ulang Bakal Digelar di 10 Daerah

Loading...