Feaby|Teraslampung.com
Kotabumi–Bupati Agung Ilmu Mangkunegara mengaku belum mengetahui bahwa hasil penyelidikan Inspektorat seputar dugaan pungutan liar sertifikasi tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria 2016 yang terjadi di Desa Sri Agung, Sungkai Jaya telah sampai di meja kerjanya.
Hal ini terungkap saat sejumlah wartawan menanyakan hasil rekomendasi Inspektorat terkait perkara dugaan pungli di desa tersebut. Orang nomor satu di Lampung Utara ini malah balik bertanya saat dikonfirmasi seputar persoalan itu.
”Hasilnya sudah meja kerja saya?. Sudah naik ya?” tanya Bupati kepada Kepala Bagian Hukum yang berada di sampingnya, di kantor Pemkab, Senin (31/10/2016).
Kendati memeriksa hasil rekomendasi itu, suami Endah Kartika Prajawati itu mengatakan dirinya mempercayakan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada pihak Inspektorat. Jika dalam penyelidikan perkara ini pihak Inspektorat menginginkan ada sanksi tegas maka dirinya siap merealisasikannya. Begitu pun sebaliknya, jika hasil temuan mereka tak merekomendasikan ada sanksi maka ia pun akan mengamininya.
”Ya, nanti kita lihat. Kalau memang sudah sesuai dengan temuan Inspektur dan temuan dari para auditor, aturan mainnya seperti itu, apa boleh buat. Tapi kalau memang aturannya harus mengatakan dia di sana ada sanksi yang lebih berat, saya tanda tangan,” tegasnya.
Ketika didesak jika persoalan ini bukan persoalan biasa karena termasuk pungli yang notabene sedang diperangi oleh Presiden Jokowi dan harus diberikan sanksi tegas, Agung mengatakan, dirinya akan kembali mempertanyakan perkara ini kepada Inspektur Man Kodri apakah hasil penyelidikan mereka itu telah sesuai dengan aturan yang ada atau tidak. Kendati demikian, secara tersirat, Agung mengatakan bahwa hasil rekomendasi dari pihak Inspektorat tersebut masih bisa dikaji kembali jika memang sanksi yang diberikan terbilang ringan.
“Tapi saya lihat, mungkin bisa lebih digali lagi, mungkin lebih bisa dengan Inspektur. Karena saya hanya mengamini saja temuan auditor dan hasil inspektur,” paparnya.
Sebelumnya, Inspektorat Lampung Utara terkesan tak serius menangani kasus dugaan pungutan liar dalam pembuatan sertifikasi tanah Prona di Desa Sri Agung, Kecamatan Sungkai Jaya. Buktinya, hasil rekomendasi yang mereka sampaikan ke Bupati hanya merekomendasikan kepada Kelompok Masyarakat (Pomas) untuk mengembalikan pungutan liar itu kepada warga. Padahal, sebelumnya, Inspektorat melalui Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil), Jauhari mengatakan akan melimpahkan warga yang terbukti terlibat pungli kepada aparat penegak hukum. Rekomendasi Inspektorat dalam kasus ini masih berada di meja Bupati dan hingga kini belum ditandatangani oleh Bupati.
“Hasilnya, Pokmas harus mengembalikan kelebihan dana itu kepada warga. Total uang yang harus dikembalikan oleh Pokmas Rp23 juta,” kata Jauhari melalui sambungan telepon belum lama ini.
Menariknya, meski rekomendasi mereka dalam kasus ini menegaskan pihak Pokmas untuk mengembalikan pungli yang mereka pungut dari warga, pihak Inspektorat malah tak menetapkan batas waktu kapan pengembalian yang harus dilakukan oleh Pokmas dalam rekomendasi. Lucunya lagi, saat dipaparkan bahwa batas waktu pengembalian itu terbilang penting karena dapat memaksa Pokmas untuk segera mengembalikan dana tersebut, Jauhari malah meminta bantuan kalangan media untuk menekan pihak Pokmas agar dapat segera mengembalikan pungli itu kepada warga.
Terjadinya indikasi pungli Rp600 ribu/sertifikat dalam penerbitan sertifikat tanah dalam Prona mencuat setelah adanya keluhan dari salah seorang warga penerima sertifikat. Atas keluhan tersebut, Bupati Agung Ilmu Mangkunegara membentuk tim yang diketuai Sekkab Samsir bersama Inspektorat, untuk menyambangi desa Sri Agung, guna mencari tahu persoalan yang sebenarnya.