| Sekretaaris Kabinet, Pramono Anung |
JAKARTA,Teraslampung.com — Demonstrasi terkait rekruitmen pendamping dana desa yang dilakukan Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) mendapat sorotan. Bukan soal rekruitmen pendamping yang paling disorot, melainkan misi tertentu yang ada di balik demonstrasi itu. Apalagi kabarnya demo tersebut ditunggangi Sekretarius Kabinet (Sekkab) Pramono Anung dan beberapa politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Muhammad Budyatna, MA mengatakan, menunggangi ataupun mengkoordinasi sebuah gerakan demonstrasi bukan cara elegan bagi pejabat negara ataupun partai tertentu, apalagi jika tujuannya untuk mencari kesalahan-kesalahan sesama pejabat.
“Menunggangi demo ke kanak-kanakan namanya. Apalagi posisinya sudah sangat strategis. Pramono itu Sekkab, mestinya semua bisa dikomunikasikan dengan baik di internal. Kok tunggangi demo. Konyol ini,” ujar Budyatna, Kamis (24/3).
Budyatna juga menegaskan bahwa mengusik jabatan lain sesama pemerintahan tentunya bisa menimbulkan kegaduhan. Niat baik untuk bekerja bisa terganggu jika cara seperti ini terus dilakukan.
“Mestinya kan bisa lobi-lobi saja dan bicarakan baik-baik. Sesama pemerintah pasti bisa saling memberikan saran kok. Bukan mengorek kesalahan,” ujarnya.
Tentang rekruitmen pendampingan desa, Budyatna berpendapat bahwa posisi pendamping desa memang sudah berubah dibanding PNPM. Fasilitator PNPM dulu kan sepenuhnya memiliki kekuatan intervensi menentukan jalannya program. Beda dengan pendamping desa yang lebih pada memberikan asistensi kepada masyarakat desa dalam menjalankan program. Rekruitment pendamping desa pun dilakukan di satker provinsi.
“Kalau benar pembangunan desa saat PNPM terjadi dengan maksimal, kenapa kondisi desa sekarang masih hancur. Jalan-jalan di desa masih tanah, becek tidak pakai aspal. Kalau pun ada jembatan, kenapa baru setahun dua tahun sudah rusak lagi? PNPM tak terkontrol atau jangan-jangan yang mengontrol juga dibagi duit,” tandas Budyatna.
Budyatna curiga, dana program PNPM dan program desa lainnya ternyata tidak sepenuhnya dipakai buat pembangunan di desa. Ada dana yang masuk kantong aparat di kecamatan, desa, termasuk masuk kantong fasilitator.
“Jangan-jangan berbagi-bagi rejeki saja. Misalnya membangun jalan anggarannya Rp1 miliar. Yang benar-benar dipakai paling Rp600 juta, sisanya dibagi-bagi,” ujarnya.
“Makanya kualitas infrastruktur yang dibangun itu buruk. Setahun dua tahun sudah rusak. Beda dengan bangunan zaman belanda yang ratusan tahun masih kuat sampai sekarang. Ini harus jadi pelajaran. Jangan rebutan rejeki program saja,” kata Budyatna.
Sebelumnya diketahui bahwa Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) menggelar demonstrasi di Istana Negara dan depan Gedung DPR yang ternyata diinisiasi oleh PDIP. Tak heran jika para pendemo itu langsung diterima Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Istana Negara.
Demikian juga saat berdemo di DPR, mereka di sambut oleh para politikus PDIP. “Kita disambut dari PDIP, ketemu anggota DPR dari Fraksi PDIP Ibu Diah Pitaloka sama Pak Alex. Nanti mau dibahas di DPR, tapi mungkin nanti tembusannya dari PDIP,” ujar Koordinator Lapangan dari Kabupaten Pangandaran, Dadi, Rabu (23/3).
katakini.com
