Beranda Views Opini Ekonomi Lampung Gagal Tumbuh

Ekonomi Lampung Gagal Tumbuh

109
BERBAGI
Gubernur Ridho Ficardo (kanan) menghadiri rapayt terbatas di Kantor Presiden, Senin (6/3/2017). Foto: Kantor Sekretariat Presiden RI

Oleh Budi Hutasuhut

Sebuah press rilis tentang kondisi perekonomian Lampung tahun 2016 disebarluaskan Tim Media M. Ridho Ficardo di media sosial. Rilis itu bercerita tentang Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden Jakarta, Senin (06/03/2017). Rapat itu membahas evaluasi pelaksaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Lampung.

Di dalam rapat itu, Presiden Joko Widodo disebut memuji pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2016 yang berada pada angka 5,15 persen, lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang cuma 5,02%. Prestasikah itu? Tunggu dulu. Nanti kita bicara soal prestasi atau tidak.

Kita umbar dulu data-data statistic yang dibangga-banggakan Tim Media M. Ridho Ficardo kepada public. Di dalam rilis itu, Provinsi Lampung menyimpan potensi besar, khususnya di bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan.

Ini dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto Lampung yang 31,45% berasal dari sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Produk Domestik Regional Bruto Lampung berikutnya berasal dari sektor pengolahan yang memberi sumbangsih sebesar 18,83 persen.

Saya langsung ingat angka-angka statistic yang dilaporkan BPS Lampung di awal 2017 lalu. Dalam situs BPS Lampung disampaikan sebagai berikut: perekonomian Lampung tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp281,11 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp 34,3 juta.

Data-data statistic memang penting. Sangat penting dalam urusan perencanaan pembangunan daerah. Tanpa data-data itu, tak ada satu hal pun yang dilakukan. Itu sebabnya, data-data yang dipakai tahun ini, mengacu pada hal-hal yang terjadi pada tahun lalu. Semua itu kemudian dipakai untuk menetapkan asumsi pertumbuhan pada tahun depan.

Begitu juga halnya dengan data-data statistic tahun 2016. Sesungguhnya, data-data itu sudah diasumsikan sejak awal. Prestasi pemerintah daerah akan diukur dari seberapa tepat angka asumsi itu bisa direalisasi.

Dalam perkara pertubuhan ekonomi Lampung pada 2016, sebetulnya asumsi pertumbuhan ekonomi Lampung yang ditetapkan Pemda Provinsi Lampung dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung 2016 tumbuh pada kisaran 5,88% hingga 6,38%.

Jika pencapaian pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2016 hanya pada angka 5,15%, sudah tentu itu jauh dari asumsi awal. Dengan kata lain, Pemda Provinsi Lampung gagal mencapai pertumbuhan ekonomi Lampung pada angka 5,88%, konon lagi berharap mencapai angka 6,35%.

Dengan pertumbuhan ekonomi Lampung sebesar 5,15%, dikhawatirkan asumsi pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2017 yang diproyeksikan berada pada kisaran 6,02% — 6,51%, tidak akan berhasil diraih. Ini lebih tepat dikatakan kalau perekonomian Lampung tidak punya prospek.

Apalagi bila kita kaitkan dengan sasaran kinerja ekonomi Lampung dalam RKPD 2016 seperti kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung yang mencapai 35,80 (%). Angka itu lebih tinggi dibandingkan perolehan pada 2016 yang cuma 31,45%.

Berikut sasaran kinerja ekonomi dan sosial ekonomi Provinsi Lampung dalam RKPD 2016:
1. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Lampung 35,80 %
2. PDRB per kapita (konstan) 7,106
3. Pertumbuhan ekspor non migas 6,25 %
4. Nilai Tukar Petani (NTP) 125,64
5. Pertumbuhan PAD 8,84 %
6. Persentase Kemantapan Jalan Provinsi 70%
7. Persentase Kemantapan Jalan Negara 87,25%
8. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,56 %
9. Kemiskinan 11,86 %

Mengenai rendahnya kontribusi sektor pertanian yang mestinya
35,80% malah jadi 31,45%, menunjukkan keberpihakan Pemda Provinsi Lampung pada sektor ini kurang maksimal dalam bentuk program kerja.

Mungkin hal ini dipengaruhi ketidakjelasan kebijakan Pemda Provinsi Lampung yang mencoba ingin mewujudkan swasembada pangan, sementara provinsi ini hanya butuh ketahanan pangan.
Swasembada pangan terhadap 3 komoditas utama: padi, jagung dan kedelai tidak terjawab dalam pilihan program kerja dinas terkait. Nilai tambah dari sektor pertanian tidak bisa didorong melalui kegiatan penanaman, pembibitan, pemeliharaan dan pemungutan hasil-hasil pertanian tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, ubi kayu, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman hias.

Harga komoditas pangan selama 2016 anjlok sehingga mempengaruhi nilai tukar petani. Kita masih ingat kasus singkong yang membuat petani unjuk rasa dimana-mana.

Tulisan ini hanya mengungkap data statistik yang terlalu digembar-gemborkan, padahal semua itu hanya menegaskan kegagalan dari Pemda Provinsi Lampung dalam menggerakkan roda pembangunan daerah. Sebab itu, sudahlah, jangan dipaksakan kalau tidak mampu. Apalagi sampai memanipulasi data seakan-akan angka-angka yang besar itu sebuah prestasi.