Eksekutif-Legislatif Lampura Dipusingkan Dana Pendamping ADD dan Dana Hibah KPU

  • Bagikan

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Besarnya anggaran dana pendamping (cost sharing) alokasi dana desa (ADD) dan hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Utara yang harus disiapkan pada tahun 2017 mendatang membuat kalangan eksekutif dan legislatif pusing tujuh keliling.

‘Kepusingan’ kedua lembaga ini dikarenakan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 diperkirakan tak akan mengalami penambahan anggaran dari pemerintah pusat. Sementara, besaran anggaran untuk kedua mata anggaran itu terbilang sangat besar mencapai sekitar Rp150 Miliar.

‎Ketua Panitia Kerja Badan Anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) Lampung Utara tahun anggaran 2017, Rico Picyono mengatakan, untuk mengatasi ‘kekurangan’ anggaran untuk kedua kegiatan tersebut, pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyiapkan dua pilihan ‘pahit’ yang harus ditempuh.

“Pertama, akan berutang kepada Bank Jabar atau memangkas anggaran Dinas Pekerjaan Umum,” terangnya, Jum’at (11/11/2016).

Salah satu dari dua pilihan itu harus segera dilakukan karena kemungkinan besar tak ada penambahan anggaran yang signifikan dalam rancangan APBD‎ 2017 sehingga penyediaan anggaran untuk kedua mata anggaran tersebut diperkirakan tak akan mampu ditanggung oleh rancangan RAPBD mendatang.

Jika Pemkab tak mampu menyiapkan cost sharing ADD 2107 sebesar Rp100 Miliar maka pengelolaan ADD akan ditarik kewenangannya ‎menjadi wewenang Pemerintah Provinsi. Sedangkan penyedian anggaran KPU sebesar Rp47 Miliar harus segera dilakukan karena tahapan Pilkada Lampung Utara diperkirakan akan dimulai pada tahun 2017.

“Jadi seperti buah simalakama. Kebutuhan anggaran bertambah tapi penambahan anggaran tak bertambah. Tapi, semua pilihan itu masih akan dibahas lagi dan belum final,” katanya.

  • Bagikan