Beranda Politik Elite Golkar Terbelah, Rapat Pleno Bulan Ini akan Bahas Munas

Elite Golkar Terbelah, Rapat Pleno Bulan Ini akan Bahas Munas

259
BERBAGI
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin 21 Mei 2019. - Bisnis/ Amanda Kusumawardhani
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin 21 Mei 2019. - Bisnis/ Amanda Kusumawardhani

TERASLAMPUNG.COM — Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan partainya akan segera menggelar rapat pleno membahas pelaksanaan musyawarah nasional atau Munas Golkar. “Pertengahan bulan Juli ini rencananya kami akan pleno,” ujar Andi seusai acara diskusi di bilangan Kuningan, Minggu, 7 Juli 2019.

Andi mengatakan sikap para elite partai terbelah. Sebagian ada yang menginginkan Munas digelar September, sebagian lagi menginginkan Desember 2019. Menurut dia, sudah terkonfirmasi pula bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginginkan partai-partai koalisinya menyelesaikan agenda-agenda politik partai sebelum Oktober.

“Apakah kami harus ikut atau tidak, kan nanti kami sesuaikan dengan kebutuhan internal partai kita, tidak ujug-ujug kami harus mengikuti.”

Menurut Andi, meski Golkar salah satu partai kubu pemerintah tetap harus kritis.

Andi juga tak khawatir Golkar akan ketinggalan kereta jika menggelar Munas setelah pelantikan presiden pada Oktober mendatang. “Golkar mana mungkin ditinggalin. Kan enggak ada rumusan Golkar ketinggalan kereta,” ujar dia.

Sejumlah partai politik koalisi Jokowi menyatakan akan mempercepat jadwal kongres atau musyawarah nasional (munas) atau sejenisnya untuk menentukan arah politik lima tahun ke depan. Selain Golkar, sejumlah partai besar seperti PDI Perjuangan, NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa akan menggelar agenda politik sebelum pelantikan presiden pada Oktober.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) misalnya sudah memastikan akan mempercepat pelaksanaan kongres kelima yang direncanakan digelar di Bali mulai 8 Agustus 2019. Rencana itu untuk menyesuaikan dengan agenda pemerintahan serta agenda strategis partai pascapemilu 2019. “Ini langkah berbagi tugas partai,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019.

TEMPO.CO

Loading...