Zainal Asikin | Teraslampung.com
KALIANDA — Empat menteri kabinet kerja Presiden Jokowi Widodo, mengunjungi korban bencana tsunami Selat Sunda yang terjadi di wilayah pesisir Lampung Selatan, Selasa, 25 Desember 2018.
Keempat menteri itu adalah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Karta Sasmita, Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moeloek dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Men PUPR), Basuki Hadimuljono.
Rombongan menteri kabinet kerja Jokowi tersebut, datang dengan menggunakan helikopter. Usai mendarat, rombongan para menteri melanjutkan perjalanannya dengan mobil bertolak ke wilayah yang terkena dampak paling parah gelombang tsunami yakni di Desa Way Muli dan Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan.
Ikut bersama rombongan menteri tersebut, Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, Kapolda Lampung, Irjen Pol Purwadi Arianto, Plt Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto dan Kapolres Lampung Selatan, AKBP M. Syarhan.
Rombongan para menteri juga mengunjungi posko pengungsian para korban dan posko tanggap darurat yang ada di Desa Way Muli.
Dalam kunjungannya itu, Puan Maharani sempat berbincang-bincang dengan korban dan menyerahkan bantuan berupa uang secara simbolis kepada empat orang korban yang terkena dampak bencana gelombang tsunami.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani mengatakan, sementara ini, pemerintah masih menunggu data dan masukan dari pemerintah daerah mengenai sarana dan prasarana yang rusak.
Menurut Menteri Puan, nanti Kementerian PUPR akan membantu rumah yang rusak berat dan sudah tervalidasi. Tidak hanya itu saja, nanti kita akan membuat peta tata ruang apakah korban bencana tsunami yang rumahnya rusak perlu di bangun kembali di tempat itu atau direlokasi.
“Jadi ini perlu ada pendataan dan masukan dari Pemda setempat, wilayah-wilayah mana yang habis terkena tsunami. Karena hal ini penting, jangan sampai nantinya kita bangun rumah di tempat yang sama di pinggir laur bisa terkena dampak gempa dan tsunami lagi,”ujarnya, Selasa 25 Desember 2018.
Tapi ini yang paling penting, kata Puan, yakni relokasi penempatan rumah-rumah yang aman dari bencana khususnya yang terletak di pinggiran laut yang ada di wilayah Lampung Selatan ini. Selain itu juga, pemerintah akan memberikan santunan kepada ahli waris untuk korban yang meninggal.
“Untuk santunan yang diberikan, satu orang Rp 15 juta. Saat ini, kita masih mendata berapa orang yang meninggal dan berhak mendapatkan santunan untuk ahli warisnya,”ungkapnya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan langkah tanggap darurat selama satu pekan, dan langkah ini bisa diperpanjang setelah satu pekan dijalankan.
“Kementerian sudah turun langsung ke lapangan bersinergi dengan pemerintah daerah, berkaitan dengan pengungsi dan terkait dengan hal-hal bencana agar dapat segera ditanggulangi,”tukasnya.
Setelah menijau posko tanggap darurat, keempat menteri tersebut langsung meninjau ke lokasi yang terkena dampak paling parah akibat gelombang tsunami yang terjadi pada Sabtu 22 Desember 2018 malam lalu.
