Beranda Views Bahasa Eufimisme Pahit Bahasa

Eufimisme Pahit Bahasa

319
BERBAGI

Toto Dartoyo*

KETIKA seorang guru akan menyerahkan rapor kepada orang tua
yang anaknya tidak naik kelas, tentunya ia tidak akan mengatakan, “Maaf Bu,
anak  Ibu bodoh sehingga tidak naik kelas”. Sebab, jika berkata begitu,
guru tadi telah membuat orang tua tersebut resah. Sebaliknya, dia akan berkata,
“Maaf Bu, anak Ibu agak tertinggal dengan teman-temannya sehingga tidak naik
kelas.”

Dari ilustrasi di atas kita tahu bahwa sang guru tengah bereufimisme.
Eufimisme dalam bahasa Indonesia dikenal dengan penghalusan. Tujuannya adalah
untuk kesopanan (Abdul Chaer: 1990). Eufimisme yang dilakukan oleh guru tadi
adalah mengganti  kata “bodoh” dengan “agak tertinggal” dengan maksud
supaya si orang tua tidak tersinggung.

Eufimisme merupakan salah satu jenis perubahan makna yang umum terjadi 
di masyarakat. Gejala ini bukan sesuatu yang baru dalam penggunaanya.
Pemakaiannya pun sudah dikenal sejak dahulu kala oleh kakek-nenek moyang kita.
Untuk menyebut “ular”  jika berada di hutan, orang-orang dulu menggantinya
dengan “akar”. Atau menyebut “nenek” sebagai pengganti “harimau”.

Akan tetapi, meskipun pemakaian eufimisme sudah dikenal lama, kadang-kadang
masyarakat kita masih belum tepat  dalam menempatkan eufimisme ini. Bahkan
ada gejala penggunaan eufimisme untuk maksud-maksud tertentu yang tidak
menguntungkan bagi perkembangan bahasa itu sendiri.

Beberapa waktu lalu, tepatnya di masa Orde Baru, pendisfungsian bahasa 
terjadi begitu mencolok. Bahasa Indonesia diberangus perkembangan dan
kebebasannya atas dalih pembakuan dan standardisasi. Akibatnya, muncul
model-model eufimisme dan corak bahasa santun. Selain itu, pemakaian istilah
dan penamaan segala sesuatu diatur secara kaku, mati, dan tidak bisa
ditawar-tawar lagi. (R.Kunjana, Jawa Pos: 2000).

Bahasa model eufimisme dan gaya bahasa santun yang berciri membelenggu itu
telah sampai pada taraf mengerdilkan daya kreasi dan kreativitas masyarakat
kita, meskipun tidak sampai pada taraf mematikan. Kemerdekaan berekspresi
dengan bahasa yang bebas merdeka pada masa itu telah dikekang dan ditelikung. Kebebasan berpikir dan berkreasi dengan bahasa, sungguh-sungguh telah
dikebiri. Sebagai gantinya diciptakanlah bahasa-bahasa model eufimisme
dan bergaya santun dengan maksud untuk mengaburkan makna dari makna sebenarnya.
Masyarakat pun menjadi latah dan terbiasa dengan model bahasa seperti itu.

Kata “korupsi” misalnya, dieufimismekan dengan “penyalahgunaan jabatan”.
Kata “penyalahgunaan jabatan” ini lebih disukai daripada kata “korupsi”.
Padahal, jika ditelaah secara kejiwaan, ia akan berdampak positif bagi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Korupsi adalah sebuah kata yang berkonotasi negatif. Akan tetapi, meskipun
konotasi yang ditimbulkannya negatif, efek yang dimunculkannya justru
sebaliknya. Secara psikologis, jika seseorang disebut sebagai “koruptor” (orang
yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi), tentu akan malu jika mendengar
atau disebut demikian. Sebab, dengan disebut sebagai koruptor, kesalahannya
yang telah mengambil uang dengan jalan menyimpang, tengah disaksikan orang
banyak.

Dan, orang normal yang mendengar kata ini, sedikit banyak tentu akan merasa
malu. Urat malunya akan bergetar dibanding mendengar kata “penyalahgunaan
jabatan”. Pada akhirnya, penyebutan demikian akan mendorong orang normal tersebut
untuk berpikir dua belas kali jika akan melakukan perbuatan terkutuk itu.
Dengan contoh uraian di atas, jelas kepada kita bahwa pada masa Orde Baru,
pembohongan terhadap (masyarakat) bahasa lewat eufimisme memang sengaja
dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Beberapa pakar menyebutnya untuk
melanggengkan kekuasaan. Beberapa lagi mengatakan sebagai sikap penjilatan
bawahan pada atasan.

Banyak lagi kata-kata di masa ini yang ditelikung maupun dikacaukan maknanya
demi tujuan tertentu atau maksud-maksud lain. Kata “lonte” diganti dengan
“wanita tuna susila”, “penjara” dengan “lembaga pemasyarakatan” (sampai
sekarang kata ini masih digunakan), dan masih banyak kata lain adalah kata-kata
yang mengalami pengecohan dan pengaburan makna. Akibatnya adalah apa yang dalam
sosiopsikolinguistik disebut sebagai ‘pembesar-besaran fakta dan penyederhanaan
yang berlebih-lebihan’. Pesan yang sebenarnya terkandung dalam sebuah kata akhirnya tidak dapat dipahami secara jelas.

Hal demikian itu menurut Drs. Bachrudin (Jayakarta: 1989) sangat
membahayakan integritas paguyuban bahasa dan mengacaukan efektivitas komunikasi
verbal. Sebab, penyimpangan-penyimpangan tersebut akan membuat chaos makna
tuturan yang pada gilirannya dapat menimbulkan rasa saling curiga atau bahkan
apatisme dalam suatu lingkungan penutur bahasa. Memang demikianlah apa yang
terasa pada masyarakat penutur kita pascalengsernya Orde Baru.

Dengan demikian, proses penghancuran secara sistematis itu merupakan mimpi
buruk bagi bahasa kita, bahasa Indonesia. Bahasa yang kita yakini mampu
mendewasakan pemikiran-pemikiran masyarakat, tetapi ternyata pemaknaannya telah
diubah sedemikian rupa menjadi sesuatu yang menyesatkan dan kerdil.
Perubahan makna kata merupakan gejala yang wajar dalam perkembangan suatu
bahasa karena bahasa (makna) berkembang secara sinkronis dan diakronis.
Demikian pula dengan fenomena eufimisme sebagai khazanah pemerkaya kosakata
bahasa Indonesia. Bagaimanapun, fenomena tersebut mesti dilihat sebagai
indikator adanya dinamika dan kreativitas budaya masyarakat, seperti halnya
kita bisa sepakat dengan ilustrasi eufimisme pada awal tulisan ini.

Untuk itu, yang harus diperhatikan dalam pelestarian kosakata dan aspek pemekaran
bahasa Indonesia ini adalah perlunya menjaga dan memelihara pemahaman
(kepahaman) sebuah makna. Jangan sampai pemahaman itu direduksi oleh bentuk dan
tindakan apapun. Sebab, hal ini merupakan aspek penting yang menentukan
eksistensi bahasa Indonesia dalam perjalanannya kemudian.

Dapat dibayangkan kekacauan yang akan timbul jika setiap orang atau
sekelompok orang – lebih-lebih penguasa dan lembaga bahasa- menyalahgunakan
bahasa dengan dalih untuk menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang
luwes.

Lalu, bagaimanakah jika penggerusan tersebut masih dan terus saja
berlagsung? Tidak ada jalan lain, kecuali semua pihak hendaknya bersikap
waspada. Jangan sampai sejarah pahit bahasa ini terulang kembali. Kewajiban
kita sekarang adalah mengangkat dan mendudukkan eufimisme pada posisinya secara
proporsional.***


*Alumnus jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta,guru SMPN 2 Ciampel, Karawasng, Jawa Barat
Loading...